SURABAYA — Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M., yang berulang kali menyampaikan kepada publik bahwa di seluruh wilayah Jawa Timur tidak ada praktik pungutan liar (pungli), kini menuai sorotan tajam.
Pernyataan tersebut dinilai terlalu berani apabila tidak disertai pengawasan menyeluruh dan pembuktian konkret di lapangan. Pasalnya, masih terdapat berbagai pengaduan dan informasi masyarakat terkait dugaan pungutan di lingkungan satuan pendidikan yang perlu ditelusuri secara serius.
Gus Har selaku pengurus LPK-YLDI (Yayasan Lembaga Digdaya Indonesia) mempertanyakan dasar pernyataan tersebut. Menurutnya, seorang pejabat publik tidak seharusnya membangun opini seolah-olah seluruh persoalan telah bersih, sementara laporan dan keluhan masyarakat masih membutuhkan jawaban serta penanganan.
“Jangan sampai pernyataan bebas pungli hanya menjadi slogan untuk menenangkan publik. Kalau memang seluruh wilayah Jawa Timur benar-benar bersih dari pungli, silakan buktikan melalui pengawasan, pemeriksaan, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan abaikan suara masyarakat,” tegas Gus Har.
Sorotan juga diarahkan kepada Gubernur Jawa Timur yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap polemik tersebut. Gus Har mempertanyakan mengapa hingga kini belum terlihat langkah evaluasi terbuka maupun tindakan konkret terhadap jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
“Jangan sampai publik menilai Gubernur hanya diam ketika bawahannya menjadi sorotan. Kepala daerah memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pejabat di bawah kepemimpinannya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” lanjutnya.
Gus Har menegaskan, LPK-YLDI tidak akan tinggal diam. Pihaknya menyatakan telah mengambil sikap tegas terhadap Kadisdik Jatim beserta jajarannya dengan mendorong pertanggungjawaban atas pernyataan yang disampaikan kepada publik serta meminta persoalan dugaan pungutan di lingkungan pendidikan diperiksa secara menyeluruh.
LPK-YLDI juga mendesak agar dilakukan audit dan evaluasi terhadap sistem pengawasan pendidikan, termasuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang disertai bukti. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang jabatan.
“Pendidikan bukan ladang untuk mencari keuntungan. Jangan berlindung di balik pernyataan bebas pungli apabila fakta di lapangan belum benar-benar diperiksa. Kami meminta Gubernur Jawa Timur tidak menutup mata. Publik membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan!” pungkas Gus Har.
Kini publik menunggu keberanian dan keterbukaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur untuk memberikan penjelasan resmi. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tidak cukup dibangun melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, transparansi, dan keberanian memberantas segala bentuk pungutan yang melanggar aturan.
Tim KOMUNITAS JAWARAH
