Cacatanpublik.com Anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mengkritik kinerja PT Jamkrida Jawa Timur dan menegaskan bahwa setiap tambahan penyertaan modal dari APBD harus fokus pada UMKM mikro dan kecil. Kritik disampaikan dalam rapat Pansus yang meninjau kinerja Jamkrida periode 2020–2025.
Lilik, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, menilai Jamkrida sehat dari sisi likuiditas, tetapi lemah di profitabilitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa modal daerah masih menjadi penopang utama, bukan hasil akumulasi laba organik perusahaan.
Selain itu, Lilik menyoroti portofolio penjaminan Jamkrida yang semakin dominan pada skema multiguna dan sektor aman secara bisnis, sehingga UMKM paling lemah masih sulit mengakses pembiayaan. Ia menegaskan, PKS menolak tambahan modal tanpa perubahan mendasar, termasuk penajaman target penerima manfaat dan indikator kinerja yang terukur serta dapat diaudit publik.
“Penyertaan modal APBD bukan investasi bebas risiko, tetapi uang rakyat yang wajib menghasilkan dampak sosial-ekonomi nyata,” tegas Lilik. Ia menambahkan bahwa jika Jamkrida belum siap menjalankan fungsi afirmatifnya, sebaiknya DPRD dan publik diberi penjelasan secara transparan.(Yud)
