Cacatanpublik.com – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai perhatian dari kalangan legislatif.
Lilik Hendarwati menegaskan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan kinerja, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menyampaikan, kebijakan WFH sebagai bagian dari upaya efisiensi energi memang patut didukung.
Namun, menurutnya, produktivitas dan kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
Ia menekankan bahwa BUMD tidak boleh menjadikan kebijakan tersebut sebagai alasan untuk menurunkan capaian kinerja.
Menurutnya, tuntutan profesionalitas tetap harus dijaga di tengah berbagai kebijakan penyesuaian kerja.
“Efisiensi energi penting, tapi jangan sampai dijadikan alasan turunnya kinerja. BUMD harus tetap profesional dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai sebagian besar OPD di Jawa Timur telah memiliki kesiapan dalam menerapkan sistem kerja berbasis digital.
Sejumlah instansi bahkan telah mengembangkan layanan publik secara daring, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal meskipun tidak seluruh pegawai bekerja dari kantor.
Digitalisasi layanan, seperti pembayaran pajak dan pengurusan perizinan secara online, dinilai menjadi bukti bahwa fleksibilitas kerja tidak harus mengganggu target kinerja.
Menurutnya, adaptasi terhadap sistem kerja modern justru harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas pelayanan.
Ia juga menyinggung pengalaman saat pandemi COVID-19, di mana keterbatasan aktivitas fisik tidak menghalangi pencapaian target, khususnya dalam sektor pendapatan daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tetap bisa dijaga dengan dukungan sistem digital yang kuat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa efisiensi energi tidak hanya bergantung pada kebijakan WFH.
Penghematan, kata dia, juga dapat dilakukan melalui perubahan kebiasaan di lingkungan kerja, seperti penggunaan listrik yang lebih bijak.
Menurutnya, masih banyak potensi pemborosan energi yang bisa ditekan tanpa harus mengurangi produktivitas kerja.
Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap instansi lebih disiplin dalam menerapkan budaya hemat energi.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap setiap kebijakan yang diterapkan.
Ia berharap kebijakan WFH benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efisiensi, tanpa mengorbankan kinerja maupun pelayanan publik.
“Harus ada ukuran yang jelas. Jangan sampai kebijakan ini hanya terlihat baik di atas kertas, tapi tidak memberi dampak signifikan,” pungkasnya.(Yud)
