Sidoarjo — Kasus dugaan pengadaan lahan SMKN 1 Prambon menjadi sorotan serius. DPC GRIB Jaya Sidoarjo memastikan akan membawa persoalan ini hingga ke tingkat pusat dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Sidoarjo menegaskan sikap tegas: tidak akan tinggal diam terhadap dugaan permasalahan dalam pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 1 Prambon. Bersama masyarakat peduli pendidikan, langkah konkret pun diambil dengan rencana keberangkatan langsung ke Jakarta guna mengawal proses ini secara resmi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Langkah ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat, khususnya dalam menjaga hak pendidikan generasi muda. GRIB Jaya menilai, dugaan adanya selisih anggaran hingga miliaran rupiah serta belum terealisasinya pembangunan sekolah menjadi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
“Kami hadir sebagai kontrol sosial. Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut masa depan pendidikan. Kami akan kawal hingga tuntas,” tegas perwakilan DPC GRIB Jaya Sidoarjo.
Menurutnya, permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele. Selain menyangkut penggunaan anggaran publik, kasus ini juga berdampak langsung terhadap akses pendidikan masyarakat di wilayah Prambon dan sekitarnya.
Dengan membawa aspirasi masyarakat, GRIB Jaya DPC Sidoarjo berkomitmen untuk terus mengawal, mengawasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan profesional.
Gerakan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Sidoarjo tidak tinggal diam. Suara dari daerah kini dibawa hingga ke pusat—menuntut kejelasan, keadilan, dan penyelesaian yang transparan.
Sidoarjo bersuara. Dan kali ini, suara itu sampai ke Jakarta. (Megan)
