Cacatanpublik.com – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD Jawa Timur untuk menegaskan kembali urgensi keadilan bagi para pekerja di tengah percepatan transformasi ekonomi digital. Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyoroti perlunya perlindungan menyeluruh agar perubahan teknologi tidak menimbulkan ketimpangan baru di dunia kerja.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan harus memastikan setiap pekerja tetap memperoleh hak dasar secara adil. Ia menegaskan bahwa perkembangan digital harus berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja.
Lilik mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, termasuk sektor kerja berbasis platform dan ekonomi gig. Ia menilai banyak pekerja di sektor tersebut masih berada dalam posisi rentan tanpa kepastian hukum dan perlindungan sosial yang memadai.
Selain itu, Fraksi PKS DPRD Jatim juga menekankan pentingnya penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Lilik menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata untuk melindungi kelompok pekerja kecil agar tidak tertinggal dalam arus perubahan teknologi.
“Transformasi digital harus menciptakan keadilan, bukan kesenjangan baru. Semua pekerja berhak mendapatkan perlindungan, upah layak, dan kepastian kerja,” tegas Lilik.
Ia juga mengajak dunia usaha untuk ikut bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi.
Menutup pernyataannya, Lilik menegaskan bahwa Hari Buruh harus menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh mengabaikan martabat pekerja. Ia menekankan bahwa kesejahteraan buruh tetap menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah dan nasional. (Yud)
