Cacatanpublik.com— Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk membuka informasi mengenai remunerasi pimpinan.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, mengatakan transparansi menjadi hal penting karena Baznas Jatim mengelola dana zakat yang berasal dari masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh akses informasi yang jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.
Sorotan MAKI Jatim muncul setelah Heru menyebut laman laporan keuangan pada website resmi Baznas Jatim masih mengalami kendala saat diakses.
Heru mengatakan dirinya pernah menyampaikan kritik terhadap persoalan tersebut pada periode kepemimpinan sebelumnya. Setelah Baznas Jatim memasuki periode kepengurusan 2026–2031,
ia kembali menyoroti kondisi laman laporan keuangan yang disebut masih error.
“Saya sudah pernah mengkritik keras bagaimana laman laporan keuangan pada website resmi Baznas Jatim tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan terkesan selalu error pada periode sebelumnya ketika Ketua Baznas Jatim dijabat Prof Ali Maschan Moesa,” ujar Heru.
Baznas Jatim kini memasuki kepengurusan baru periode 2026–2031 dengan Gus Ghofirin sebagai Ketua. Heru berharap pergantian kepemimpinan tersebut turut membawa peningkatan transparansi dalam pengelolaan lembaga.
Menurut Heru, Baznas Jatim perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kendala pada laman laporan keuangan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang terbatas.
“Ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan dari masyarakat Jawa Timur pada khususnya yang sudah seharusnya transparan dan fair,” tegasnya.
MAKI Jatim Akan Surati Baznas
Heru menyampaikan MAKI Jatim akan mengirimkan surat kepada Baznas Jatim untuk meminta penjelasan mengenai laman laporan keuangan yang disebut masih mengalami error.
MAKI Jatim juga berencana menyampaikan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Heru menyebut langkah tersebut berkaitan dengan dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Baznas Jatim.
Selain laporan keuangan, MAKI Jatim meminta Baznas Jatim membuka informasi mengenai gaji dan fasilitas yang diterima jajaran pimpinan, khususnya Ketua dan Wakil Ketua.
Heru menilai informasi mengenai remunerasi pimpinan perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan pengelolaan lembaga.
“Terakhir, kami juga mendesak Baznas Jatim untuk membuka gaji dan fasilitas terutama dari jajaran Ketua dan Wakil Ketua Baznas Jatim secara detail kepada masyarakat Jawa Timur,” kata Heru.
Heru juga sebelumnya menyoroti sejumlah program Baznas Jatim, termasuk bantuan ternak.
Ia meminta lembaga tersebut memperhatikan aspek kualitas bantuan dan pendampingan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Hingga berita ini ditulis, Baznas Jatim belum memberikan tanggapan atas sorotan dan permintaan MAKI Jatim terkait akses laporan keuangan serta keterbukaan informasi mengenai remunerasi pimpinan.(Yud)
