Cacatanpublik.com— Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (satker) berprestasi di lingkungan Polda Papua Barat. Penghargaan tersebut diberikan kepada satker peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dan satker dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Triwulan II Tahun 2026.
Kapolda memimpin langsung upacara pemberian penghargaan di Mapolda Papua Barat, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen satker dalam meningkatkan kinerja, kedisiplinan, integritas, dan akuntabilitas organisasi.
Dalam amanatnya, Alfred menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni. Menurutnya, capaian WBK dan IKPA menunjukkan keberhasilan satker dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Predikat WBK dan capaian IKPA terbaik merupakan bukti nyata bahwa pembangunan zona integritas dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dapat diwujudkan melalui komitmen pimpinan, soliditas personel, disiplin administrasi, pengawasan yang kuat, serta budaya kerja yang bersih dan melayani,” tegas Alfred.
Ditlantas dan Bidkeu Raih WBK
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda memberikan penghargaan kepada Ditlantas Polda Papua Barat dan Bidkeu Polda Papua Barat yang berhasil meraih predikat WBK Tahun 2025.
Alfred menyebut capaian tersebut sebagai bukti nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polda Papua Barat. Ia meminta satker lain mengikuti capaian tersebut dengan memperkuat integritas dan kualitas pelayanan.
Selain penghargaan WBK, Kapolda juga memberikan penghargaan kepada satker yang meraih penilaian IKPA terbaik Triwulan II Tahun 2026.
Penghargaan IKPA mencakup sejumlah kategori, yakni satker dengan pagu besar, pagu sedang, pagu kecil, serta kategori LPJ Bendahara Penerimaan.
Kapolda Tekankan Pengelolaan Anggaran
Alfred meminta seluruh satker mengelola anggaran negara secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah anggaran negara adalah amanah rakyat. Karena itu anggaran harus digunakan secara benar, tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas Polri serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kapolda juga mengingatkan jajaran untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, gratifikasi, dan pengelolaan anggaran yang tidak bertanggung jawab.
Ia menegaskan penghargaan bukan menjadi tujuan akhir. Jajaran harus mempertahankan capaian tersebut melalui pelaksanaan tugas yang konsisten dan berintegritas.
Dorong Satker Raih WBBM
Kapolda mendorong semakin banyak satker di lingkungan Polda Papua Barat meraih predikat WBK dan meningkatkan capaian menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Jadikan penghargaan ini sebagai energi positif untuk terus memperbaiki diri. Saya berharap semakin banyak satker di lingkungan Polda Papua Barat yang mampu meraih predikat WBK, meningkat menuju WBBM, serta memperoleh penilaian IKPA terbaik,” katanya.
Alfred juga meminta setiap personel meningkatkan tanggung jawab dan kompetensi. Personel harus mematuhi aturan, meningkatkan kemampuan teknis, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, Polri harus membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata, pelayanan yang tulus, penegakan hukum profesional, dan perilaku yang berintegritas.
Perkuat Pengawasan dan Pelayanan
Kapolda menekankan enam hal yang perlu diperkuat jajaran Polda Papua Barat, yakni komitmen integritas, kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang akuntabel, pengawasan internal, budaya kerja berbasis kinerja, serta inovasi pelayanan.
Ia meminta jajaran menyesuaikan inovasi pelayanan dengan kondisi geografis dan sosial Papua Barat agar pelayanan kepolisian semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Papua Barat, para Pejabat Utama Polda Papua Barat, Kapolres jajaran, Kasatker, serta personel Polda Papua Barat.
Melalui pemberian penghargaan tersebut, Polda Papua Barat mendorong seluruh satker memperkuat integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional, humanis, serta bebas dari praktik korupsi.
(R. H)
