Cacatanpublik.com – Masyarakat di lima kepulauan Kabupaten Sumenep, yakni Raas, Sepudi,
“Kangean, Sapeken, dan Masalembu, menuntut perbaikan jalan yang rusak parah.
Jalan berlubang, berlumpur, dan hancur total menghambat mobilitas warga, distribusi barang, dan akses pendidikan.
Moh Ridwan, Ketua DPD PWRI Jatim, menegaskan pemerintah provinsi Jawa Timur belum memberikan perhatian yang memadai untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan.
“APBD Kabupaten Sumenep tidak cukup membiayai pembangunan jalan di kepulauan.
Gubernur Khofifah Indar Parawangsa selama ini tidak menanyakan kondisi jalan di sini,” ujar Ridwan, Senin (09/03/26).
Ridwan menjelaskan, beberapa ruas jalan di kepulauan masih berupa tanah yang menjadi kubangan saat hujan dan lahan berlumpur saat kemarau.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga menghambat distribusi barang, jasa, dan akses pendidikan bagi guru dan murid.
Ia menambahkan, surat permohonan bantuan anggaran dan dukungan teknis ke Kantor Gubernur Jatim
“selalu ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran atau proses yang tidak jelas. “Seolah-olah Sumenep bukan bagian dari Provinsi Jawa Timur,” kritik Ridwan.
Ridwan menegaskan, pembangunan infrastruktur di kepulauan bukan hanya tanggung jawab kabupaten, tetapi juga provinsi. “Kami bukan anak tiri.
Gubernur harus memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Jatim, bukan hanya di kota besar,” tegasnya.
Ia menuntut aksi nyata dari Pemprov Jatim. “Gubernur harus turun langsung ke lapangan,
melihat kondisi jalan, dan memberikan alokasi anggaran serta dukungan teknis.
Jika tidak, masyarakat kepulauan akan terus terpinggirkan dan siap menggelar orasi di kantor gubernur,” pungkas Ridwan.(Yud)
