Cacatanpublik.com – Aktivis sosial dan antikorupsi Surabaya, Eko Gagak, menyoroti dugaan praktik percaloan yang disebut terjadi dalam penanganan sejumlah perkara narkoba di Kota Surabaya.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang berperan sebagai perantara antara keluarga terduga pelaku dan aparat penegak hukum.
Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Eko Gagak meminta aparat berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap setiap dugaan praktik yang dapat mencederai proses penegakan hukum.
Menurut Eko, penanganan perkara narkoba harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menilai setiap dugaan penyimpangan perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jika memang ada dugaan praktik percaloan atau transaksi yang tidak sesuai prosedur, maka aparat yang berwenang perlu melakukan pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa proses hukum berjalan secara adil,” ujar Eko.
Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang disebut dalam berbagai informasi yang beredar tetap harus mendapatkan perlindungan hak hukum dan asas praduga tak bersalah sampai terdapat pembuktian melalui proses yang sah.
Eko menilai transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap seluruh proses penanganan perkara, khususnya kasus narkoba yang sering menjadi perhatian masyarakat.
Selain itu, Eko meminta lembaga terkait untuk membuka ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses hukum.
“Pengawasan yang kuat akan membantu mencegah munculnya praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun mencoreng nama baik institusi,” katanya.
Menurut Eko, pemberantasan narkoba tidak hanya membutuhkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memerlukan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.
Dengan demikian, upaya memerangi peredaran narkoba dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Sementara itu, hingga informasi tersebut berkembang di ruang publik, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.
Karena itu, seluruh informasi yang beredar masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Pengamat hukum menilai setiap dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Langkah tersebut penting untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menjaga kredibilitas institusi penegak hukum.
Masyarakat berharap aparat terkait dapat menindaklanjuti setiap laporan atau informasi yang berkembang secara profesional dan transparan.
Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dapat terus terjaga dan semakin kuat.(Tim)
