Cacatanpublik.com– Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mewanti-wanti potensi berubahnya bonus demografi menjadi beban demografi akibat terus menurunnya angka pernikahan, khususnya di Jawa Timur.
Fenomena tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang perlu segera diantisipasi secara komprehensif.
Puguh mengungkapkan, dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan hingga sekitar 30 persen. Kondisi ini dinilai paradoksal karena terjadi di tengah dominasi penduduk usia produktif dari generasi milenial dan Gen Z.
“Penurunan angka pernikahan ini terjadi justru saat struktur penduduk kita didominasi usia produktif. Seharusnya ini menjadi momentum bonus demografi, bukan sebaliknya,” ujar Puguh, Selasa (26/1/2026).
Ia menjelaskan, secara usia, generasi milenial dan Gen Z berada pada fase ideal untuk membangun rumah tangga. Namun fakta di lapangan menunjukkan angka pernikahan justru mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan seperti Surabaya, Malang, Batu, dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Menurut Puguh, fenomena tersebut tidak lepas dari perubahan cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Jika sebelumnya pernikahan diposisikan sebagai tahapan penting dan sakral dalam kehidupan, kini mulai bergeser menjadi pilihan yang kerap ditunda.
“Banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, hingga kesiapan mental.
Ini menunjukkan adanya perubahan sikap generasi muda terhadap pernikahan,” jelas legislator dari Fraksi PKS itu.
Ia mengingatkan, apabila tren penurunan pernikahan ini terus berlanjut tanpa kebijakan mitigasi yang tepat, maka Indonesia, termasuk Jawa Timur, berpotensi menghadapi aging population atau penuaan penduduk. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia lebih besar dibandingkan usia produktif.
“Ketika proses regenerasi tidak berjalan optimal, maka beban penduduk usia produktif akan semakin berat. Ini bukan hanya persoalan demografi, tetapi juga berdampak pada ekonomi, sosial, dan keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Puguh mencontohkan negara Jepang yang saat ini menghadapi krisis demografi akibat rendahnya angka pernikahan dan kelahiran. Minimnya generasi penerus berdampak langsung pada sistem sosial dan ekonomi negara tersebut.
Ia menambahkan, sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam menopang kekayaan alam, industri, dan sistem demokrasi. Tanpa jumlah penduduk yang memadai dan berkualitas, potensi pembangunan tidak akan berjalan optimal.
“Karena itu, penurunan angka pernikahan harus menjadi isu strategis. Pemerintah perlu melibatkan seluruh instrumen negara dan elemen masyarakat untuk membangun kesadaran bersama dan merumuskan langkah antisipatif sejak dini,” pungkasnya.(Yud)
