Cacatanpublik.com– DPRD Jawa Timur memperkuat monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah untuk mencegah munculnya masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengatakan pengawasan secara rutin perlu dilakukan untuk memastikan SPPG menjalankan seluruh tahapan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Cahyo menyampaikan langkah tersebut menyusul kejadian yang dialami sejumlah santri di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG di Jawa Timur.
“Kami sangat prihatin atas kejadian tersebut. Ini menjadi perhatian dan atensi kami untuk terus meningkatkan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program MBG,” kata Cahyo di Surabaya, Kamis (3/9/2026).
Pengawasan SPPG Harus Menyeluruh
Cahyo menegaskan DPRD Jatim tidak hanya akan melihat kualitas makanan yang sampai kepada penerima manfaat. Pengawasan juga mencakup seluruh proses pengolahan makanan di dapur SPPG.
Menurutnya, pengelola perlu memperhatikan pemilihan bahan makanan dan penyusunan menu. Setiap tahapan harus mengikuti SOP agar makanan yang diberikan memenuhi aspek gizi, kualitas, keamanan, dan cita rasa.
Cahyo meminta SPPG menjalankan SOP secara konsisten. Ia menilai kepatuhan terhadap prosedur dapat membantu mencegah persoalan dalam proses penyediaan makanan MBG.
“Ketika ada kejadian seperti ini, tentu harus dilihat apakah ada SOP yang tidak dijalankan oleh pihak SPPG,” ujarnya.
DPRD Jatim Siapkan Pengawasan Lapangan
Untuk memperkuat monitoring, DPRD Jatim siap melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Cahyo mengatakan DPRD dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG maupun sekolah penerima manfaat.
Cahyo juga telah melakukan sidak secara mandiri ke sejumlah SPPG. Ia melakukan langkah tersebut untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan MBG dan memastikan pengelola menjalankan SOP.
Pengawasan langsung, menurutnya, dapat membantu DPRD menemukan potensi persoalan lebih awal. Dengan begitu, pihak terkait dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan.
Pemda Diminta Tingkatkan Monitoring
Cahyo juga mendorong pemerintah daerah yang tergabung dalam satuan tugas pengawasan SPPG meningkatkan intensitas monitoring.
Ia menilai DPRD tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi program MBG. Pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait harus ikut memastikan SPPG menjalankan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Pengawasan ini harus dimasifkan, bukan hanya oleh DPRD, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait,” tegasnya.
DPRD Jatim berharap penguatan monitoring dapat mencegah masalah sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG. Pengawasan secara konsisten juga dapat memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang aman, bergizi, berkualitas, dan sesuai standar.
Melalui pengawasan yang lebih intensif, DPRD Jatim mendorong program MBG berjalan secara tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Timur.
Keterangan foto:
DPRD Jatim memperkuat monitoring SPPG untuk mencegah masalah dalam program MBG.
