Cacatanpublik.com – Warga Sidotopo Kulon, Surabaya, mempertanyakan penggunaan anggaran kegiatan reses salah satu anggota DPRD Kota Surabaya yang digelar di Balai RW 04 setempat.(05/03/26)
Masyarakat menilai fasilitas yang diterima peserta tidak sebanding dengan besaran anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp22 juta.
Kegiatan reses tersebut dihadiri sekitar 100 warga yang datang untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat.
Dalam kegiatan itu, panitia membagikan konsumsi berupa roti serta uang transport sebesar Rp50 ribu kepada setiap peserta.
Sejumlah warga kemudian mempertanyakan rincian penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
Mereka berharap pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi fasilitas yang kami terima sangat sederhana.
Kalau memang anggarannya cukup besar, seharusnya ada penjelasan yang transparan kepada masyarakat,” ujar salah satu peserta reses.
Secara aturan, anggota legislatif melaksanakan reses sebagai bagian dari tugas menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Pemerintah daerah membiayai kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan pagu anggaran reses dapat mencapai sekitar Rp22 juta untuk setiap kegiatan.
Sementara itu, dalam kegiatan di Sidotopo Kulon jumlah peserta yang hadir diperkirakan sekitar 100 orang.
Perbandingan antara jumlah peserta dan besaran anggaran tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan warga.
Mereka berharap pihak terkait, termasuk Sekretariat DPRD Kota Surabaya, dapat menyampaikan laporan realisasi anggaran secara rinci.
Pengamat kebijakan publik di Surabaya juga menilai pejabat publik perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPRD Kota Surabaya yang bersangkutan maupun Sekretariat DPRD Kota Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan anggaran reses tersebut.
Warga berharap klarifikasi segera disampaikan agar polemik mengenai penggunaan anggaran kegiatan reses tidak berkembang lebih luas.(Red)
