cacatanpublik.com.SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati, mendorong pemerintah memanfaatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah negeri di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
Lilik menyambut positif rencana pemerintah pusat menambah alokasi TKD dalam APBN 2026. Ia berharap Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memperoleh tambahan anggaran tersebut untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan yang belum terealisasi akibat keterbatasan fiskal.
Menurut Lilik, pemerintah perlu mengarahkan tambahan TKD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemerataan sarana pendidikan.
Ia menilai masih banyak wilayah di Jawa Timur yang menghadapi keterbatasan jumlah SMA dan SMK negeri.
“Saya berharap rencana ini benar-benar terealisasi dan Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat tambahan transfer.
Jika terealisasi, anggaran tersebut harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Lilik.
Lilik mencontohkan persoalan akses sekolah negeri yang ia temui saat menyerap aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Barat. Warga mengeluhkan minimnya keberadaan SMA dan SMK negeri di sekitar tempat tinggal mereka.
Kondisi tersebut membuat sebagian siswa kesulitan mengakses sekolah negeri karena harus menempuh jarak yang cukup jauh. Sistem zonasi juga menjadi tantangan ketika pilihan sekolah negeri di wilayah sekitar terbatas.
“Ketika saya reses di daerah Surabaya Barat, masyarakat menginginkan adanya SMA atau SMK negeri. Selama ini mereka terkendala zonasi karena lokasi sekolah negeri terlalu jauh,” ungkapnya.
Lilik menjelaskan masyarakat telah menyampaikan aspirasi pembangunan sekolah negeri kepada pemerintah.
Warga mengajukan surat permohonan melalui RT dan RW dengan sepengetahuan pihak kelurahan kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum merealisasikan usulan tersebut karena keterbatasan anggaran.
Lilik berharap tambahan TKD dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan sekolah negeri di wilayah yang membutuhkan.
“Karena itu kami berharap tambahan TKD bisa menjadi solusi agar kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sekolah negeri dapat segera diwujudkan,” katanya.
Lilik meminta pemerintah Jawa Timur memprioritaskan pembangunan SMA dan SMK negeri jika tambahan TKD terealisasi.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sekolah berdasarkan pertumbuhan penduduk dan kondisi akses pendidikan di setiap wilayah.
“Pembangunan SMA dan SMK negeri harus menjadi salah satu prioritas. Saya yakin bukan hanya Surabaya, tetapi masih banyak daerah di Jawa Timur yang menghadapi persoalan serupa, yakni keterbatasan jumlah sekolah negeri,” tegasnya.
Menurut Lilik, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah harus memastikan anak-anak di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Ia menilai pembangunan sekolah negeri tidak hanya menyelesaikan persoalan akses pendidikan dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan Jawa Timur.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran TKD dalam APBN 2026.
Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat arus kas pemerintah daerah dan merespons tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah.
Lilik berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dalam menentukan tambahan alokasi TKD.
Ia meminta pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk mempercepat pembangunan layanan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Tambahan TKD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Salah satunya dengan memperluas akses pendidikan melalui pembangunan SMA dan SMK negeri di wilayah yang masih kekurangan,” ujarnya.
Lilik optimistis sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan sarana pendidikan.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan sekolah negeri di wilayah yang selama ini kekurangan fasilitas diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan akses pendidikan yang lebih dekat bagi masyarakat.(Yud)
