Jakarta, 1 Juli 2025 Upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia kembali menjadi sorotan. Posisi geografis strategis yang dimiliki Indonesia—dengan jalur perdagangan dunia yang melintasi Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar—menyimpan potensi luar biasa untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Namun potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dikapitalisasi secara optimal.
Dalam sebuah diskusi terbuka bersama Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit dan pengamat ekonomi-politik Andre Vincent Wenas, terungkap bahwa lebih dari 40 persen perdagangan dunia melintasi perairan Indonesia. Sayangnya, sebagian besar lalu lintas tersebut justru lebih banyak bersandar di pelabuhan luar negeri seperti Singapura.
“Ini ironi yang perlu kita jawab dengan transformasi maritim yang nyata,” ujar Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Senin (30/6). Menurutnya, kunci utama untuk meraih kedaulatan ekonomi adalah melalui pembangunan sistem logistik nasional berbasis pelabuhan yang efisien, modern, dan terkoneksi antarpulau maupun ke pasar internasional.
Pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo telah membangun fondasi infrastruktur yang masif melalui proyek jalan tol laut, pembangunan dan renovasi pelabuhan, serta penguatan kawasan perbatasan. Namun, tantangan utama saat ini adalah mengangkat pelabuhan-pelabuhan nasional agar memiliki standar internasional layaknya Port of Singapore Authority.
Adapun tujuh pelabuhan utama yang telah diwacanakan sebagai hub internasional antara lain: Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Sorong. Namun sebagian besar pelabuhan tersebut masih tertinggal jauh dari sisi kapasitas, fasilitas, dan layanan.
Sebagai perbandingan, kapasitas Pelabuhan Singapura telah mencapai 50 juta TEUs (Twenty-foot Equivalent Units) dengan target hingga 60 juta TEUs. Sementara itu, kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok baru mencapai 7 juta TEUs, dengan target ekspansi hingga 11 juta TEUs. Pelabuhan lain seperti Bitung, Sorong, dan Kijing bahkan masih berada di bawah 2 juta TEUs.
“Posisi geo-strategis kita adalah ‘given’, anugerah Tuhan. Tapi daya saing pelabuhan adalah ‘result’, hasil dari kerja keras kita. Di sinilah transformasi maritim harus dikejar,” kata Wenas menambahkan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini telah menyatakan komitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur dan interkonektivitas nasional. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi ambisi besar yang memerlukan penguatan simpul-simpul ekonomi, termasuk sektor maritim.
Di sisi lain, aspek keamanan laut juga diperkuat melalui pembentukan Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI), yang kini memiliki tiga armada: Koarmada I (Tanjungpinang), Koarmada II (Surabaya), dan Koarmada III (Sorong). Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas laut nasional dari pencurian sumber daya dan meningkatkan kepercayaan global terhadap keamanan jalur pelayaran di Indonesia.
“Transformasi maritim bukan hanya soal infrastruktur fisik. Ini soal visi jangka panjang menuju kemandirian ekonomi, memperkuat ekspor, menciptakan pusat logistik regional, dan akhirnya merebut peran strategis di perdagangan dunia,” tegas Wenas.
Dengan produk domestik bruto (PDB) 2024 yang mencapai Rp 22.139 triliun dan PDB per kapita USD 4.960, Indonesia dinilai sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Asalkan birokrasi dibersihkan, anggaran diperketat dari kebocoran, dan investasi terus diarahkan pada pembangunan sektor maritim, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi maritim di kawasan dan dunia.(Yud)
