SURABAYA, — Pelayanan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya kembali menjadi sorotan tajam. Keluhan masyarakat terkait air keruh, kenaikan tagihan, denda yang dinilai fantastis, dugaan ketidaksesuaian data pelanggan, hingga sulitnya akses komunikasi dengan pihak Humas dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan publik.
Gus Har menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembayaran.
“Jangan konsumen hanya diwajibkan membayar, tetapi ketika mempertanyakan tagihan, denda, kualitas air dan haknya justru dipersulit. Kalau tagihan benar, buka datanya. Kalau denda sesuai aturan, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau air memenuhi standar, buktikan hasil pemeriksaannya!” tegas Gus Har.
Ia juga mempertanyakan informasi bahwa masyarakat yang ingin bertemu Humas PDAM disebut harus mengirim surat terlebih dahulu.
“Sejak kapan masyarakat harus kirim surat hanya untuk bertemu Humas? Apa fungsi Humas, membuka komunikasi dengan masyarakat atau justru mempersulit masyarakat? Kalau memang itu aturan resmi, buka dasar hukum dan SOP-nya kepada publik,” ujarnya.
CIS JANGAN JADI TAMENG
Gus Har turut menyoroti aplikasi CIS PDAM Surya Sembada. Menurutnya, digitalisasi seharusnya membuat pelayanan semakin transparan, bukan sekadar menjadi etalase atau tameng ketika konsumen mempertanyakan persoalan.
“Kalau CIS hanya menjadi kedok untuk menutupi persoalan pelayanan, data, tagihan, denda dan pengaduan konsumen, itu sangat berbahaya dan bisa dipersepsikan sebagai pembodohan terhadap konsumen. Aplikasi harus membuka informasi, bukan menutup kebenaran,” tegasnya.
Ia meminta data pemakaian, pencatatan meter, tagihan, denda, riwayat pembayaran serta status pengaduan dapat diverifikasi konsumen.
“DOBOLISASI BIN TOLOLISASI”
Menurut Gus Har, jika berbagai persoalan tersebut benar terjadi dan terus berulang tanpa penyelesaian transparan, sistem pelayanan PDAM justru semakin membingungkan masyarakat.
“Saya melihat ini semakin bersifat ‘dobolisasi bin tololisasi’: semakin berbelit, semakin tidak jelas, sementara masyarakat yang menanggung akibatnya. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi soal kepercayaan publik,” katanya.
Gus Har mendesak dilakukan audit total dan independen terhadap kualitas air, pencatatan meter, data pelanggan, sistem tagihan, denda, biaya sambungan, pengaduan, pelayanan Humas hingga sistem CIS.
“Kalau semuanya benar, jangan takut diaudit. Buka data kepada publik. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Kalau ada penyimpangan, bongkar dan proses sesuai hukum,” tegasnya.
GUS HAR: KALAU TAK MAMPU MELAYANI, TUTUP SAJA!
Gus Har bahkan melontarkan kritik paling keras terhadap tata kelola PDAM Surya Sembada.
“Kalau memang PDAM Surya Sembada tidak mampu memberikan pelayanan yang layak, transparan dan adil kepada masyarakat, lebih baik ditutup saja untuk selamanya. Jangan konsumen terus menjadi korban dari sistem yang tidak jelas,” tegasnya.
Terkait dugaan konsumen dirugikan, Gus Har meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada saling tuding, tetapi dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan objektif.
“Saya tidak menuduh tanpa bukti. Tetapi dugaan kerugian konsumen harus dibuka terang-benderang. Audit total, buka data, jangan takut diawasi. PDAM adalah pelayanan publik—yang harus dilindungi bukan sistemnya, tetapi hak masyarakat!” pungkas Gus Har.(Red)
