Cacatanpublik.com,// Keberadaan sekolah dengan kondisi bangunan tak layak pakai masih ditemukan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan perlunya langkah konkret dan berbasis data untuk memastikan persoalan infrastruktur pendidikan segera tertangani.
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Madura, Harisandi Savari, menyoroti kondisi SDN Margantoko 1 Jrengik, Kabupaten Sampang, yang ruang kelasnya dilaporkan mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan keselamatan siswa.
Ia menegaskan, persoalan sekolah rusak tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.
“Sekolah adalah tempat anak-anak menimba ilmu dan membangun masa depan.
Jika kondisi bangunannya tidak layak, ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas pendidikan,” ujar
politisi Fraksi PKS tersebut.
Menurut Harisandi, daerah-daerah yang tergolong tertinggal atau memiliki keterbatasan fiskal masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan ruang kelas yang memadai.
Minimnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan lambatnya rehabilitasi bangunan rusak berpotensi menghambat proses belajar-mengajar.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan terbarukan terkait jumlah sekolah rusak ringan, sedang, hingga berat di setiap kabupaten/kota.
Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat menyusun skala prioritas penanganan secara tepat sasaran.
“Kami di DPRD meminta data yang detail dan transparan. Berapa jumlah ruang kelas rusak,
Di mana saja lokasinya, dan kapan target perbaikannya. Ini penting agar penganggaran dan pengawasannya jelas,” tegasnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Jatim akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses juga menjadi bahan penting dalam pembahasan program dan alokasi anggaran pendidikan.
Selain itu, Harisandi mendorong adanya langkah darurat untuk sekolah yang kondisinya sudah membahayakan.
Ia menyarankan agar ruang kelas yang rawan roboh tidak lagi digunakan dan kegiatan belajar dialihkan sementara ke tempat yang lebih aman, seperti balai desa atau ruang darurat.
“Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Sambil menunggu proses rehabilitasi, solusi sementara harus segera disiapkan,” katanya.
DPRD Jatim, lanjutnya, berkomitmen mengawal agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Harapannya, tidak ada lagi siswa yang harus belajar dalam kondisi bangunan yang membahayakan.
“Pendidikan yang bermutu dimulai dari fasilitas yang layak. Ini tanggung jawab bersama, dan kami akan terus mendorong agar ada aksi nyata, bukan sekadar wacana,” pungkas Harisandi.(Yud)
