Surabaya, 21 Juli 2025 – Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) memastikan proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berjalan lebih merata dan adil bagi seluruh lulusan SD. Salah satu upaya pemerataan itu adalah dengan melibatkan sekolah swasta sebagai bagian dari solusi penyerapan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Surabaya hanya mampu menampung sekitar 40 persen lulusan SD setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung sisanya.
“Sekolah swasta itu bagian dari sistem pendidikan kita. Jadi bukan berarti kalau tidak masuk negeri lantas tidak sekolah. Banyak sekolah swasta yang berkualitas dan juga difasilitasi pemerintah,” ujar Yusuf dalam program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya,
Penataan Penempatan Agar Lebih Adil
Yusuf menambahkan, Dispendik terus mengatur penempatan siswa dengan mendata pagu dan kapasitas sekolah swasta secara akurat. Hal ini dilakukan agar distribusi siswa lebih tertib dan tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu.
“Kami minta semua sekolah swasta menyampaikan data kapasitasnya secara jujur dan terbuka. Dengan begitu, proses penempatan siswa bisa lebih adil, dan tidak ada yang merasa dirugikan,” jelasnya.
Selain itu, Dispendik juga membuka kuota cadangan di SMP negeri untuk mengantisipasi kekosongan dari jalur penerimaan tertentu, seperti jalur prestasi atau afirmasi.
Pemerintah Beri Bantuan Biaya Pendidikan
Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Yuli Purnomo, menegaskan bahwa kualitas sekolah swasta di Surabaya saat ini semakin baik, apalagi dengan adanya dukungan dana dari pemerintah kota.
“Banyak sekolah swasta yang sekarang kualitasnya setara dengan negeri. Programnya sama, kurikulumnya juga sama, bahkan proses penerimaannya pun secara online sama seperti di sekolah negeri,” kata Yuli.
Terkait kendala biaya yang sering menjadi kekhawatiran masyarakat, Yuli menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan untuk meringankan beban wali murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Masalah biaya memang jadi tantangan, tapi Pemkot sudah memberikan bantuan subsidi. Jadi yang penting adalah memastikan semua anak di Surabaya tetap bersekolah, bukan soal di mana sekolahnya,” tambah Yuli.
Komitmen Cegah Anak Putus Sekolah
Baik Dispendik maupun Dewan Pendidikan Surabaya memastikan bahwa tidak boleh ada anak di Surabaya yang putus sekolah hanya karena tidak tertampung di SMP negeri. Mereka berjanji terus memantau proses SPMB dan melakukan evaluasi jika ditemukan kendala di lapangan.
“Jika masih ada anak yang belum sekolah, itu PR kita bersama. Kami akan koordinasi dengan semua pihak untuk segera menangani,” pungkas Yuli.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah negeri, dan sekolah swasta, Pemkot Surabaya berharap akses pendidikan di tingkat SMP bisa merata dan berkeadilan bagi seluruh anak di Kota Pahlawan.(Yud )
