cacatanpublik.com — Rencana penutupan Puspa Agro yang mencuat dari pembahasan pansus memicu polemik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menolak wacana tersebut dan menyatakan siap menggelar aksi “pengadilan rakyat” di kantor DPRD Jawa Timur.
Koordinator MAKI Jatim, Heru MAKI, menegaskan pihaknya menilai rencana penutupan itu tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menyebut, pemerintah provinsi justru tengah mendorong pengembangan Puspa Agro menjadi kawasan berikat sejak 2024.
“Pernyataan soal penutupan sangat tidak relevan, karena sejak lama kawasan ini sudah masuk dalam konsep pengembangan strategis,” ujar Heru, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, rencana pengembangan tersebut mencakup transformasi Puspa Agro menjadi pusat distribusi logistik dan perdagangan berbasis kontainer untuk mendukung aktivitas ekspor-impor di Jawa Timur. Program ini juga disebut melibatkan berbagai pihak, termasuk investor dan lembaga keuangan internasional.
Heru turut menyoroti peran PT Jatim Grha Utama yang dinilai aktif menjajaki kerja sama investasi guna mendukung realisasi kawasan berikat tersebut. Selain itu, sejumlah kerja sama operasional antara pemerintah pusat dan daerah juga telah berjalan.
MAKI Jatim juga mengkritik kinerja pansus BUMD DPRD Jatim yang dinilai tidak maksimal. Mereka mempertanyakan efektivitas kerja pansus serta penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan selama proses pembahasan berlangsung.
“Kami akan meminta pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik jika hasil kerja pansus tidak sebanding dengan anggaran yang digunakan,” tegas Heru.
Sebagai bentuk respons, MAKI Jatim bersama elemen masyarakat dan mahasiswa berencana menggelar aksi besar dengan konsep “pengadilan rakyat”. Aksi tersebut bertujuan untuk menekan para wakil rakyat agar memberikan penjelasan terbuka terkait polemik Puspa Agro.
Tidak hanya itu, MAKI Jatim juga mengaku tengah menelusuri dugaan adanya permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh oknum pansus kepada sejumlah BUMD di Jawa Timur. Tim investigasi internal kini sedang mengumpulkan data untuk memperkuat temuan tersebut.
MAKI Jatim menegaskan akan menempuh langkah hukum apabila menemukan indikasi pelanggaran atau penyampaian informasi publik yang menyesatkan. Mereka memastikan akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
Polemik Puspa Agro diperkirakan akan terus berkembang seiring rencana pemerintah yang disebut akan segera merealisasikan kawasan tersebut sebagai pusat logistik dan perdagangan strategis di Jawa Timur.(Yud)
