Tanjung Balai, Sumatera Utara — Kondisi memprihatinkan tampak jelas di lingkungan SMAN 6 Tanjung Balai. Berdasarkan pantauan di lapangan, fasilitas sekolah justru jauh dari kata layak. Atap lorong sekolah terlihat rusak parah, plafon bolong, bahkan sebagian material tampak hampir ambruk dan membahayakan siswa maupun tenaga pendidik. Rabu 15 April 2026
Kerusakan ini bukan sekadar ringan. Dari foto yang diperoleh, terlihat beberapa titik plafon jebol, kayu penyangga lapuk, serta bagian atap terbuka yang berpotensi menyebabkan kebocoran hingga risiko kecelakaan.
Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Rincian Anggaran yang Dipertanyakan:
Tahun 2024 Tahap I: Rp 46.180.070
Tahun 2024 Tahap II: Rp 160.435.590
Tahun 2025 Tahap I: Rp 78.050.475
Tahun 2025 Tahap II: Rp 90.476.420
Tak hanya itu, anggaran pengembangan perpustakaan juga tergolong besar:
Tahun 2024: Rp 210.564.000
Tahun 2025 Tahap I: Rp 206.590.000
Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi fasilitas sekolah justru terbengkalai.
Sejumlah guru yang ditemui di lokasi menyebutkan bahwa Kepala Sekolah, Rizka Eka Putera, tidak berada di tempat saat hendak dikonfirmasi.
“Kepala sekolah sedang tidak di tempat, beliau sedang mengikuti ujian,” ujar salah satu guru singkat.
Minimnya kehadiran pihak pimpinan saat kondisi sekolah menjadi sorotan semakin menambah tanda tanya publik terhadap transparansi dan pengelolaan anggaran.
Seorang pemerhati pendidikan Sumatera Utara Anggiat Pakpahan menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sepele.
“Ini bukan lagi soal kelalaian kecil, tetapi patut diduga ada ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dengan realisasi di lapangan. Jika anggaran ratusan juta bahkan miliaran rupiah sudah digelontorkan, tapi kondisi fisik sekolah masih rusak parah, ini harus diaudit secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama.
“Jangan tunggu ada korban baru bertindak. Ini menyangkut nyawa siswa.”
Kondisi ini mendorong desakan agar pihak terkait segera turun tangan:
Gubernur Sumatera Utara diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala sekolah dan pengelolaan dana pendidikan.
Inspektorat didorong melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran sarana dan prasarana serta pengembangan perpustakaan.
Aparat Penegak Hukum (APH) diminta melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi penyimpangan atau dugaan penyalahgunaan anggaran.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Sekolah, Rizka Eka Putera melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan alias memilih bungkam.
Sikap diam ini justru semakin memperkuat tanda tanya publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan sekolah tersebut.
Ketika anggaran besar telah digelontorkan namun kondisi sekolah masih memprihatinkan, publik berhak bertanya: ke mana aliran dana tersebut?
SMAN 6 Tanjung Balai kini bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga simbol pertanyaan besar tentang transparansi, tanggung jawab, dan integritas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin persoalan ini akan menjadi bom waktu yang mengancam keselamatan dan masa depan generasi muda.
