cacatanpublik.com // Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah serta memperkuat sektor ekonomi rakyat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dorongan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, saat rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menilai masih banyak aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu dinilai membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergarap optimal.
“Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan audit dan pemetaan aset secara menyeluruh agar aset daerah tidak menganggur tanpa rencana pemanfaatan yang jelas,” ujar Lilik.
PKS juga meminta pemerintah melakukan monetisasi aset idle melalui kerja sama strategis dengan berbagai pihak agar aset tidak produktif dapat memberikan nilai ekonomi bagi daerah.
Selain itu, Fraksi PKS menilai pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan profesional agar mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik.
Di sektor ekonomi, Fraksi PKS mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 yang mencapai 5,33 persen. Meski demikian, PKS menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama di wilayah Madura dan Tapal Kuda.
Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah lebih fokus memperkuat ekonomi rakyat melalui pengembangan UMKM, sektor pertanian, nelayan, dan usaha informal berbasis potensi wilayah.
PKS juga mendorong pemerintah memperluas akses permodalan, pelatihan usaha, dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.
“Pembangunan ekonomi harus berpihak kepada masyarakat kecil agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas,” tegas Lilik.
Selain menyoroti ekonomi rakyat, Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut PKS, penguatan ekonomi rakyat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan, khususnya dalam pengelolaan aset daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan.(Yud)
