PERS INVESTIGASI DAN UU PERS: ANTARA KEBEBASAN MENGUNGKAP KEBENARAN, ANCAMAN KRIMINALISASI, DAN LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN

 

*Penulis: Hartanto Boechori*

*Wartawan Utama – Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia)*

 

*SURABAYA* — Pers bukan sekadar penyampai informasi. Pers merupakan mata, telinga, sekaligus suara masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan, mengungkap fakta, dan memperjuangkan kepentingan publik. Di balik setiap pemberitaan investigasi, terdapat tanggung jawab besar untuk membongkar persoalan yang mungkin sengaja disembunyikan dari pengetahuan masyarakat.

 

Namun, ironisnya, ketika pers menjalankan fungsi kontrol sosial dan berani mengungkap dugaan penyimpangan, tidak sedikit pihak yang justru memandangnya sebagai ancaman, bahkan musuh.

 

Pertanyaannya, apakah pers investigasi benar-benar menjadi sahabat masyarakat, atau justru dianggap musuh oleh mereka yang tidak ingin fakta terungkap?

 

Tulisan ini pertama kali saya susun sekitar tahun 2004, ketika masih menjabat sebagai Ketua Departemen PJI. Pada 2011, naskah tersebut saya perkaya dengan sejumlah pengalaman dan perkembangan persoalan hukum pers. Artikel ini pernah dipublikasikan melalui sejumlah media, di antaranya Koran Mingguan Lintas Patroli, Blog Lintas Patroli, Koran Mingguan Suara Kontras, dan Koran Soerabaya Newsweek.

 

Kini, setelah lebih dari dua dekade, substansi persoalan yang diangkat masih layak menjadi bahan refleksi bersama.

 

## PERS ADALAH KONTROL SOSIAL, BUKAN MUSUH KEKUASAAN

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan yang jelas mengenai fungsi dan peranan pers nasional.

 

Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

 

Sementara itu, Pasal 6 mengamanatkan pers untuk:

– Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

– Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.

– Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

– Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

– Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

 

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab konstitusional dan sosial dalam kehidupan demokrasi.

 

Masyarakat tidak mungkin mengetahui seluruh peristiwa yang terjadi di luar jangkauan mereka. Di sinilah pers mengambil peran sebagai mata dan telinga publik.

 

Pers menginformasikan apa yang terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.

 

Karena itu, pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional seharusnya dipandang sebagai mitra demokrasi, bukan sebagai ancaman.

 

## NEGARA MEMBUTUHKAN PERS INVESTIGASI

 

Pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pers untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

 

Hubungan ini semestinya berjalan secara seimbang dan saling menghormati.

 

Bayangkan apabila tidak ada wartawan yang berani melakukan investigasi, tidak ada media yang mengungkap dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, praktik kolusi, nepotisme, mafia hukum, maupun berbagai persoalan yang merugikan kepentingan publik.

 

Siapa yang akan menyuarakan kegelisahan masyarakat? Siapa yang akan mengawasi kekuasaan ketika mekanisme pengawasan lainnya tidak berjalan sebagaimana mestinya?

 

Pers investigasi hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan seseorang, melainkan mengungkap fakta berdasarkan bukti dan kepentingan publik.

 

Namun, keberanian tersebut harus disertai profesionalisme, akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

 

Kebebasan pers bukan kebebasan tanpa batas. Akan tetapi, batasan hukum dan etika juga tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik yang sah.

 

## RISIKO TINGGI, PERLINDUNGAN HUKUM BELUM MEMADAI

 

Menjadi wartawan investigasi bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kemampuan intelektual, ketelitian, keberanian, kecermatan, keuletan, kreativitas, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

 

Wartawan investigasi harus mampu mengumpulkan dokumen, menelusuri informasi, melakukan konfirmasi, memeriksa silang keterangan, dan membangun konstruksi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Semua itu membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan keberanian menghadapi berbagai kemungkinan risiko.

 

Tidak jarang wartawan berhadapan dengan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh pemberitaan. Ancaman, intimidasi, tekanan, gugatan, bahkan kekerasan fisik dapat menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

 

Ironisnya, wartawan tidak memiliki kewenangan represif untuk menghadapi ancaman tersebut. Mereka hanya dibekali kemampuan jurnalistik dan perlindungan hukum yang semestinya dijamin oleh negara.

 

Oleh sebab itu, keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

 

Tidak boleh ada pembenaran terhadap intimidasi, kekerasan, ataupun ancaman hanya karena seseorang tidak menyukai suatu pemberitaan.

 

## PREMANISME KERAH PUTIH DAN KRIMINALISASI PERS

 

Salah satu ancaman paling serius terhadap kemerdekaan pers adalah praktik yang saya sebut sebagai *premanisme kerah putih*.

 

Istilah ini menggambarkan tindakan pihak-pihak yang menggunakan pengaruh, kekuasaan, jaringan, bahkan instrumen hukum untuk menekan atau membungkam wartawan yang memberitakan persoalan tertentu.

 

Ketika kritik dijawab dengan ancaman, ketika permintaan klarifikasi dibalas intimidasi, dan ketika sengketa pemberitaan langsung diarahkan menjadi perkara pidana tanpa terlebih dahulu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius.

 

Saya pernah mencatat pengalaman pahit seorang rekan wartawan di Surabaya yang menghadapi proses hukum setelah menjalankan tugas investigasi terhadap persoalan sebuah yayasan.

 

Dalam perkara tersebut, wartawan yang bersangkutan sempat menjalani penahanan selama 89 hari. Setelah melalui 15 kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 Maret 2008 menjatuhkan putusan bebas murni (*vrijspraak*).

 

Perkara itu kemudian berlanjut pada tingkat kasasi dan, sebagaimana catatan yang saya uraikan dalam tulisan terdahulu, permohonan kasasi jaksa ditolak sehingga putusan bebas tersebut dikuatkan.

 

Pengalaman semacam ini menjadi pengingat bahwa proses hukum terhadap wartawan harus dijalankan secara cermat, objektif, dan tidak mengabaikan karakter khusus pekerjaan jurnalistik.

 

Hukum tidak boleh menjadi instrumen untuk membalas dendam terhadap pemberitaan.

 

## UU PERS DAN PERDEBATAN LEX SPECIALIS

 

Persoalan mendasar yang sejak lama menjadi perdebatan adalah kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kaitannya dengan ketentuan hukum pidana umum.

 

UU Pers merupakan undang-undang khusus yang mengatur kemerdekaan pers, hak dan kewajiban pers, serta mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan.

 

Pasal 4 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

 

Pasal 4 ayat (2) melarang penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers nasional.

 

Sementara Pasal 4 ayat (3) menjamin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

 

Di sisi lain, Pasal 5 mengatur kewajiban pers untuk menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tak bersalah, serta melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi.

 

Ketentuan tersebut harus dipahami secara utuh.

 

Penyelesaian sengketa akibat pemberitaan pers semestinya memperhatikan mekanisme yang telah disediakan oleh UU Pers, termasuk penggunaan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian Dewan Pers sesuai kewenangannya.

 

Namun, perlu ditegaskan bahwa penyebutan UU Pers sebagai *lex specialis* tidak berarti wartawan kebal hukum atau terbebas dari pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya.

 

Perlindungan hukum harus diberikan kepada kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara sah dan profesional, bukan dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang berada di luar kegiatan jurnalistik.

 

Di sinilah aparat penegak hukum dituntut memiliki pemahaman yang utuh mengenai hukum pers agar tidak terjadi kesalahan dalam membedakan sengketa pemberitaan dengan tindak pidana umum.

 

## DEWAN PERS HARUS DILIBATKAN

 

Dalam menyelesaikan persoalan pemberitaan, peran Dewan Pers sangat penting.

 

Pasal 15 UU Pers memberikan landasan bagi Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

 

Karena itu, apabila terdapat pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan, mekanisme penilaian dan penyelesaian melalui Dewan Pers harus mendapatkan perhatian serius.

 

Aparat penegak hukum perlu memahami Pedoman Penanganan Perkara Terkait Pemberitaan Pers serta mempertimbangkan penilaian Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Jangan sampai setiap pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang langsung diterjemahkan sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu menguji apakah persoalan tersebut merupakan sengketa jurnalistik.

 

Kepastian hukum harus berlaku bagi semua pihak, baik wartawan maupun masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

 

## PERS ADALAH PILAR KEEMPAT DEMOKRASI

 

Pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

 

Sebutan tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan gambaran besarnya tanggung jawab pers dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

 

Namun, kekuatan pers bukan terletak pada kemampuan menjatuhkan seseorang melalui pemberitaan. Kekuatan pers justru terletak pada keberanian mengungkap fakta, ketepatan informasi, independensi, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

 

Wartawan wajib melakukan konfirmasi kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan. Apabila pihak tersebut menolak memberikan keterangan, tidak merespons, atau menghindari upaya konfirmasi, hal itu harus dicatat dan disampaikan secara proporsional dalam pemberitaan.

 

Pihak yang merasa dirugikan juga memiliki hak untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers.

 

Dengan demikian, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi harus berjalan beriringan.

 

## JANGAN BIARKAN KEBENARAN KALAH OLEH KEKUASAAN

 

Persoalan perlindungan wartawan investigasi bukan hanya persoalan internal organisasi pers. Ini merupakan persoalan demokrasi, supremasi hukum, dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

 

Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Dewan Pers, organisasi pers, serta seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kemerdekaan pers.

 

Penguatan perlindungan hukum harus diwujudkan melalui kepastian prosedur, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU Pers, perlindungan keselamatan wartawan, serta penindakan tegas terhadap pihak yang melakukan intimidasi dan kekerasan.

 

Kita juga harus menyadari bahwa tidak semua orang yang mengaku wartawan menjalankan profesinya secara benar. Oknum yang menyalahgunakan identitas pers untuk melakukan pemerasan, intimidasi, atau kepentingan pribadi harus ditindak sesuai hukum.

 

Profesionalisme dan perlindungan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

 

## 1000 KEPALA, 1000 TAFSIR: DI MANA KEPASTIAN HUKUM?

 

Jangan sampai persoalan pemberitaan menghasilkan seribu penafsiran hukum hanya karena perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU Pers.

 

Kepastian hukum harus menjadi pegangan bersama.

 

UU Pers harus ditempatkan secara tepat dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian Dewan Pers harus dihormati, tanpa menghilangkan kewenangan penegak hukum untuk menangani dugaan tindak pidana yang memang berada di luar ruang lingkup kegiatan jurnalistik.

 

Pers bukan lembaga yang kebal kritik. Wartawan bukan manusia tanpa kesalahan. Perusahaan pers pun wajib bertanggung jawab atas produk jurnalistiknya.

 

Namun, sebaliknya, pejabat, pengusaha, aparat, maupun siapa pun yang menjadi objek pemberitaan juga tidak boleh menggunakan kekuasaan dan instrumen hukum untuk membungkam pers.

 

*Pers yang profesional harus berani mengungkap kebenaran. Negara yang demokratis harus berani melindungi kemerdekaan pers. Dan aparat penegak hukum harus berani berdiri di atas keadilan, bukan kepentingan.*

 

Sebab, ketika pers dibungkam, masyarakat kehilangan salah satu sumber pengawasan terhadap kekuasaan. Ketika wartawan diintimidasi karena mengungkap fakta, demokrasi sedang menghadapi ancaman.

 

*Jangan jadikan pers sebagai musuh hanya karena berani bertanya. Jangan kriminalisasi wartawan hanya karena berani mengungkap fakta. Sebab, yang seharusnya ditakuti bukanlah pers yang kritis, melainkan kekuasaan yang tidak mau dikritik.* (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *