Surabaya –14 Juni 2025 Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmen dalam mencegah pernikahan usia dini dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, khususnya melibatkan peran aktif remaja dan komunitas masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui gelaran “PPA Award” (Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak), yang berlangsung di Royal Plaza Surabaya pada Rabu (11/6/2025).
Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah sosialisasi kebijakan, tetapi juga menjadi ruang dialog dan edukasi yang melibatkan Forum Anak Surabaya (FAS), Duta GenRe, Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes), serta tokoh agama dan masyarakat dari berbagai wilayah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa pencegahan pernikahan anak merupakan bagian dari upaya menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak di Kota Pahlawan.
“Pernikahan anak menyebabkan terputusnya hak anak untuk belajar, berkembang, dan berkreasi. Ini bukan sekadar isu hukum atau adat, tetapi isu masa depan bangsa,” ungkap Ida.
Dalam pelaksanaan PPA Award, Pemkot Surabaya mendorong pendekatan berbasis komunitas. RT/RW, lembaga pendidikan, LSM, hingga remaja itu sendiri, dilibatkan sebagai aktor utama pencegahan. Pemerintah menyadari bahwa perubahan harus dimulai dari lingkup terkecil — keluarga dan lingkungan.
Ida menambahkan bahwa peran anak-anak dan remaja sebagai agen perubahan sangat signifikan. Mereka dilatih untuk menjadi juru kampanye di antara teman sebaya melalui pendekatan kreatif seperti talkshow, forum diskusi, dan media ekspresi.
Valencia, pelajar dari SMA Negeri 1 Surabaya yang juga perwakilan Forum Anak Surabaya, menyatakan bahwa acara seperti PPA Award sangat berdampak.
“Edukasi yang dikemas menarik membuat kita mudah memahami risiko nikah dini. Kita jadi tahu bahwa masa depan bisa rusak hanya karena keputusan terburu-buru,” ucapnya.
Senada, Aron dari SMAN 12 Surabaya menilai bahwa kegiatan ini memberi kesadaran baru.
“Daripada menikah muda, lebih baik fokus ke pengembangan diri dan masa depan. Sosialisasi ini membuka wawasan banyak teman,” katanya.
LTak hanya fokus pada kalangan pelajar, pendekatan wilayah juga dilakukan dengan penyesuaian konteks sosial dan budaya setempat. Di kawasan Surabaya Utara misalnya, Pemkot menggandeng tokoh agama agar pesan yang disampaikan lebih relevan dan diterima masyarakat.
Menurut Ida, strategi ini diterapkan melalui program Kampung Ramah Perempuan dan Anak, yang menjadi ruang edukasi sekaligus pusat pengawasan partisipatif terhadap isu kekerasan, eksploitasi, hingga pernikahan dini.
Di tengah bonus demografi, upaya pencegahan pernikahan anak menjadi semakin penting. Generasi muda yang teredukasi dan terlindungi diyakini menjadi fondasi kuat bagi masa depan Surabaya sebagai kota global yang berkelanjutan.
“Ini adalah investasi sosial. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika mereka diberi hak untuk tumbuh secara utuh, maka kita sedang menyiapkan generasi emas bagi Surabaya dan Indonesia,” tutup Ida.
Melalui sinergi antara pemerintah, komunitas, dan remaja, Surabaya terus meneguhkan komitmen untuk membangun kota yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi hak-hak anak.(Yud)
