Simalungun | Catatanpublik – 10 -09/2025
Pembangunan Kantor Pangulu Nagori Bangun Rakyat, kecamatan Panei tuai Sorotan tajam, masyarakat menilai bangunan sudah berdiri hampir satu bulan atap tak kunjung terpasang, warga setempat menduga Dana BHPRD pemerintah Simalungun sudah habis terpakai untuk kepentingan pribadi pelaksana proyek.
Warga setempat, inisial tidak ingin di sebut, mengungkapkan ke awak media kekhawatirannya, sebab pekerjaan konstruksi kantor pangulu Bangun Rakyat di warnai kontoversi awal-awal hendak di bangun, disamping itu warga mengaku tidak pernah di libatkan baik secara ide maupun tenaga.
Warga setempat, selalu mengamati desain dan konstruksi bangunan, terdapat berbagai persoalan di antaranya:
* Bangunan yang sudah berdiri hampir satu bulan lamanya tidak di pasang atap di takutkan mempengaruhi kondisi bangunan yang selalu terdampak hujan maupun panas
* Galian pondasi yang kedalamannya di bawah rata-rata galian pondasi pada umumnya
* Campur pasir dan semen yang tidak sesuai takaran
* Kosen pintu, jendela yang kualitasnya di ragukan dan banyak lagi persoalan saat proses pembangunan di lakukan 
” Kami menyayangkan, pembangunan kantor pangulu dengan tidak melibatkan warga sekitar dan sumber daya alam yang ada dipastikan pembangunan sarat dengan kepentingan,” ujar warga setempat
Diketahui pembangunan kantor pangulu Bangun Rakyat mengunakan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) tahun 2025 nilainya 200 juta, dan tidak ada terpampang di papan plang kubikasi ukuran bangunan kantor pangulu.
Warga berharap, Bupati Simalungun H. Anton Ahmad Saragih, memerintahkan inspektorat untuk turun ke lokasi Kontruksi dengan tujuan melakukan fungsi pengawasan agar dampak negatif yang di pikiran masyarakat dapat dicegah.
Segala tindakan penyelewengan tidak di benarkan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sudah jelas tertuang di peraturan perundang-undangan, untuk itu pengawasan yang ketat perlu di lakukan inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah.
” Kejahatan terjadi di pemerintahan faktor utama, lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat, warga berharap semua ini di dengar oleh Bupati Simalungun,” tegas warga mengakhiri
Hingga berita ini di terbitkan belom ada kelarifikasi dari pangulu Bangun Rakyat, untuk memastikan aduan masyarakat sekitar proses pembangunan kantor Pangulu akan kita kawal, demi tercapainya rasa ke adilan masyarakat dan menghindari ke kesewenang-wenangan yang di lakukan pangulu.(Red)
