SURABAYA — Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 bukan sekadar seremoni mengenang jasa para pejuang bangsa. Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui keberanian melawan ketidakadilan, penyalahgunaan kewenangan, serta segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat.
Semangat itulah yang disuarakan Gus Har selaku pengurus LPK-YLDI (Yayasan Lembaga Digdaya Indonesia) dalam menyoroti pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M., yang berulang kali menyampaikan bahwa Jawa Timur bebas dari pungutan liar (pungli).
Gus Har mempertanyakan klaim tersebut. Sebab, berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun LPK-YLDI, masih terdapat sejumlah persoalan di lingkungan pendidikan yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan serius.
Sorotan LPK-YLDI tidak hanya menyangkut dugaan pungutan berkedok sumbangan pengembangan kegiatan dan pengembangan sarana prasarana (sarpras), tetapi juga indikasi sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS).
Mulai dari kewajaran pos anggaran, kesesuaian perencanaan dengan realisasi, hingga transparansi penggunaan dana negara dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh.
“Di momentum Hari Pahlawan ini, jangan hanya berbicara tentang keberanian para pejuang masa lalu. Hari ini kita juga membutuhkan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Jangan lantang menyatakan Jawa Timur bebas pungli jika dugaan persoalan di lapangan belum semuanya diperiksa. Dana BOS adalah uang negara, setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan!” tegas Gus Har.
GUBERNUR JATIM JANGAN TUTUP MATA, KADISDIK HARUS BUKA TRANSPARANSI!
Gus Har juga meminta Gubernur Jawa Timur memberikan perhatian serius dan tidak membiarkan berbagai persoalan pendidikan berhenti sebatas menjadi keluhan masyarakat.
LPK-YLDI mendesak Gubernur Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan di lingkungan Dinas Pendidikan, sekaligus memerintahkan pemeriksaan terhadap dugaan pungutan dan kejanggalan pengelolaan Dana BOS di sejumlah satuan pendidikan.
Menurut Gus Har, pemberantasan pungli tidak cukup hanya melalui pernyataan atau slogan. Harus ada pengawasan nyata, transparansi anggaran, pemeriksaan independen, dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Kami tidak membutuhkan sekadar slogan pendidikan bebas pungli. Masyarakat membutuhkan bukti, keterbukaan, dan tindakan nyata. Jangan sampai dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat membangun karakter dan masa depan generasi bangsa justru dibebani praktik yang merugikan wali murid,” tandasnya.
LPK-YLDI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut, meminta klarifikasi pihak-pihak terkait, serta mendorong penyampaian laporan kepada instansi pengawasan dan aparat penegak hukum sesuai bukti dan kewenangannya.
PAHLAWAN TIDAK HANYA DIKENANG, SEMANGATNYA HARUS DIPERJUANGKAN!
Gus Har menegaskan, perjuangan melawan pungli, mendorong transparansi anggaran, dan menjaga hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
“Jangan biarkan semangat Hari Pahlawan berhenti pada upacara dan tabur bunga. Perjuangan hari ini adalah berani menyuarakan kebenaran, mengawal uang negara, dan memastikan pendidikan bersih dari praktik yang merugikan masyarakat. Jika ada pelanggaran, ungkap dan tindak sesuai hukum. Jangan ada yang kebal pengawasan!” pungkasnya.
LPK-YLDI: BERANTAS PUNGLI, PERIKSA DANA BOS, BUKA TRANSPARANSI ANGGARAN! HARI PAHLAWAN HARUS MENJADI MOMENTUM MELAWAN KETIDAKADILAN DI DUNIA PENDIDIKAN
