Surabaya —03 Desember 2025 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin memantapkan arah kebijakan pendidikan anak usia dini (PAUD) menjelang tahun 2026. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Ruang Sidang Wali Kota pada Selasa (2/12/2025), Pemkot bersama Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyelaraskan Rancangan Anggaran PAUD 2026 dengan kebijakan nasional untuk memastikan layanan PAUD yang holistik, inklusif, dan merata.
Pendekatan holistik integratif menjadi fokus utama, dengan menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan anak. Kebijakan ini dirancang agar setiap anak usia dini di Surabaya tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga tumbuh dengan dukungan layanan dasar yang lengkap.
Penguatan Program PAUD Berbasis Data
Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, menekankan bahwa validasi data menjadi fondasi penting sebelum program 2026 berjalan. Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan data antara Pemkot dan pemerintah pusat terkait jumlah anak usia dini serta pemerataan akses pendidikan.
“Sinkronisasi dan akurasi data diperlukan agar intervensi tepat sasaran, terutama bagi anak yang belum sekolah atau berpindah domisili,” ujar Rini.
Melalui pemetaan ini, Pemkot ingin memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menyesuaikan kondisi riil di lapangan.
Beasiswa Prasekolah untuk Perluas Akses
Sebagai wujud pemerataan pendidikan, Pemkot akan memberikan beasiswa satu tahun prasekolah pada 2026. Beasiswa ini diarahkan bagi anak-anak yang belum pernah mengikuti pendidikan formal, terutama dari keluarga kurang mampu.
Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses PAUD serta mendukung implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup prasekolah.
Pembangunan Tiga PAUD Negeri Baru
Untuk melengkapi akses pendidikan, Pemkot juga merencanakan pembangunan tiga PAUD negeri baru di wilayah yang dibutuhkan. Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan data jumlah calon siswa dan ketersediaan fasilitas pendidikan.
“Sekolah negeri baru ini ditargetkan hadir di wilayah prioritas tanpa mengganggu keberadaan sekolah swasta,” kata Rini.
Dengan pembangunan tersebut, Pemkot berharap anak usia dini di seluruh Surabaya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas.
Perluas Kolaborasi dan Tingkatkan Kompetensi Guru
Program PAUD holistik integratif yang telah berjalan pada 2025 melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk 2026, kerja sama akan diperluas ke berbagai perguruan tinggi, terutama fakultas PAUD dan psikologi.
Peningkatan kompetensi guru juga menjadi perhatian, termasuk melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang membantu guru meningkatkan kualifikasi secara formal.
Rakor Jadi Momen Finalisasi Kebijakan 2026
Rini menegaskan bahwa masukan dari Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan sangat penting karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan. Pada 9 Desember 2025, seluruh usulan OPD dan mitra organisasi akan dihimpun untuk memperkuat Roadmap PAUD 2026.
Di sisi lain, Direktur PAUD Kemendikbud RI, Nia Nurhasanah, yang hadir secara daring, menilai rakor ini sebagai kesempatan strategis untuk refleksi akhir tahun dan penyusunan langkah lanjutan.
“PAUD holistik bukan hanya tentang belajar, tetapi juga tentang kesehatan, gizi, dan pengasuhan. Ini memastikan anak tumbuh secara optimal,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Surabaya menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan pendidikan anak usia dini sebagai prioritas utama. Melalui pendekatan holistik, Surabaya menargetkan seluruh anak tumbuh dengan dukungan penuh dan kesempatan belajar terbaik sejak usia dini menjelang tahun 2026.(Yud)
