Cacatanpublik.com– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menilai kasus dugaan korupsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur menjadi bukti nyata terjadinya fenomena “problem matching” di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat ESDM Jatim harus menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera berbenah.
“Kasus ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi menunjukkan adanya ketidaksesuaian sistem, pengawasan, dan pola kerja di dalam birokrasi. Ini yang kami sebut sebagai problem matching,” ujar Heru, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai, lemahnya kontrol internal serta munculnya ego sektoral di tubuh OPD memperbesar celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Heru juga menyoroti maraknya opini liar yang berkembang di tengah masyarakat pasca pengungkapan kasus tersebut. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak menggiring isu ke arah yang dapat memperkeruh suasana dan melemahkan soliditas pemerintahan.
“Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan sampai muncul narasi yang saling menyalahkan tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, MAKI Jatim mendorong seluruh OPD untuk memperkuat sense of belonging atau rasa memiliki terhadap institusi. Heru menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
“Semua pejabat harus sadar bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Fokus utama mereka adalah meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur, bukan mencari keuntungan pribadi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menempatkan Gubernur sebagai simbol tertinggi pemerintahan daerah yang harus dihormati dan didukung penuh.
Menurut Heru, loyalitas dan kepatuhan terhadap pimpinan daerah harus diwujudkan dalam bentuk kinerja profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menilai, tanpa hal tersebut, upaya pembangunan daerah akan sulit berjalan optimal.
“OPD harus kembali pada jalurnya. Perkuat integritas, bangun sinergi, dan hilangkan ego sektoral. Ini momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh,” ujarnya.
MAKI Jatim berharap kasus di ESDM tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga menjadi titik awal reformasi birokrasi yang lebih bersih dan berintegritas di Jawa Timur.
“Jangan sampai kasus ini terulang. Semua pihak harus belajar dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Heru.(Yud)
