Cacatanpublik.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyiapkan aksi demonstrasi besar sebagai respons atas dugaan pemborosan anggaran oleh Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Aksi tersebut rencananya digelar dalam waktu dekat di depan Kantor DPRD Jatim.
Koordinator MAKI Jatim, Heru, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran Pansus BUMD, terutama terkait kegiatan studi banding dan pelaksanaan rapat di sejumlah lokasi yang dinilai tidak efisien.
“Kami melihat ada indikasi pemborosan anggaran. Kegiatan studi banding ke beberapa daerah dan rapat di hotel mewah tidak sebanding dengan kualitas rekomendasi yang dihasilkan,” tegas Heru.
Ia menilai rekomendasi yang disampaikan Pansus BUMD DPRD Jatim kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menunjukkan terobosan signifikan. Menurutnya, sebagian besar poin rekomendasi tersebut sudah lama menjadi sorotan publik dan banyak diberitakan media.
Heru menegaskan bahwa rekomendasi seperti pendataan aset BUMD, evaluasi kinerja, perbaikan sistem rekrutmen direksi dan komisaris, hingga pembentukan holding BUMD, seharusnya dapat dirumuskan dalam waktu singkat tanpa perlu menghabiskan anggaran besar.
“Kalau hanya menghasilkan poin-poin seperti itu, cukup dua hari rapat dengan jajaran BUMD sudah selesai. Tidak perlu berbulan-bulan dengan biaya besar,” ujarnya.
MAKI Jatim juga mendesak DPRD Jatim untuk membuka laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pansus BUMD secara transparan kepada publik. Heru menilai keterbukaan tersebut penting untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap potensi penyimpangan.
Selain menggelar aksi demonstrasi, MAKI Jatim juga berencana melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
“Kami tidak hanya berhenti di aksi. Kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum agar ada pemeriksaan yang jelas dan terbuka,” katanya.
Heru juga menantang Pansus BUMD DPRD Jatim untuk berdiskusi secara terbuka guna menguji kualitas rekomendasi yang telah disusun. Ia mengaku siap menunjukkan bahwa sejumlah poin rekomendasi tersebut sebelumnya telah banyak dipublikasikan di berbagai media.
Menurutnya, kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kerja Pansus BUMD tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Jangan sampai ini hanya menjadi pertunjukan tanpa kualitas. Anggaran besar harus menghasilkan kerja nyata yang berdampak,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Heru memastikan bahwa MAKI Jatim akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
“Tunggu saja tanggal mainnya. Kami akan turun dengan kekuatan penuh,” pungkasnya.(Red)
