Surabaya – 04 Desember 2025 Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mengumumkan rencana aksi besar-besaran yang akan digelar pada Rabu, 10 Desember 2025. Aksi ini diklaim menjadi momentum untuk membuka secara terang dugaan praktik korupsi model baru yang disebut masih terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan bentuk tekanan publik terhadap OPD yang dianggap masih mempertahankan pola-pola manipulatif meski sistem pengawasan pemerintah terus diperbarui.
“Ada banyak laporan hasil penelusuran dan investigasi internal yang menunjukkan adanya pola korupsi yang tidak lagi memakai cara lama. Mereka lebih rapi, lebih digital, dan lebih terselubung,” ujar Heru dalam keterangannya.
Gunakan Truk Trailer 40 Feet sebagai Mobil Komando
Aksi yang akan digelar MAKI Jatim juga dikemas dengan konsep tidak biasa, yakni menggunakan truk trailer 40 kaki sebagai mobil komando utama. Trailer tersebut akan dilengkapi sound system berkekuatan 10.000 watt, genset, perangkat musik, serta ruang orasi terbuka.
Konsep ini sekaligus menjadi simbol bahwa gerakan antikorupsi harus tampil lebih besar dan lebih lantang di hadapan publik.
Heru menyebut, hingga 4 Desember 2025, tercatat lebih dari 700 peserta telah mendaftar. Diperkirakan jumlah itu membengkak hingga di atas 1.000 orang pada hari pelaksanaan, dengan 45 koordinator lapangan siap menggerakkan massa dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Soroti E-Katalog 6, Diduga Jadi ‘Pintu Baru’ Praktik Suap
Salah satu isu yang akan diangkat MAKI Jatim adalah dugaan penyimpangan pada implementasi E-Katalog versi 6 yang dikeluarkan LKPP. Heru menilai, alih-alih menghilangkan celah korupsi, sistem tersebut justru membuka peluang baru terjadinya suap, gratifikasi, hingga cashback terselubung.
“E-Katalog 6 ini harus dievaluasi. Banyak paket pengadaan yang menurut temuan kami menunjukkan indikasi permainan baru yang lebih modern dan lebih sulit dideteksi,” tegasnya.
Sektor Pendidikan Jadi Sorotan Utama
Dalam aksi Hakordia nanti, MAKI Jatim juga menyatakan siap membuka apa yang mereka sebut sebagai “dugaan mega korupsi sektor pendidikan”, mulai dari level SMA/SMK hingga kebijakan internal di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Temuan tersebut disebut berasal dari laporan masyarakat, penelusuran mandiri, serta audit investigatif tim internal.
Selain sektor pendidikan, sejumlah OPD lain juga akan menjadi target kritik dalam aksi tersebut. Heru menegaskan bahwa semua temuan akan disampaikan secara terbuka agar publik memahami pola baru korupsi yang kini mengemuka.
MAKI Jatim Minta Maaf atas Potensi Gangguan Lalin
Meski massa aksi diperkirakan cukup besar, Heru memastikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga kondusivitas. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Surabaya, terutama para pengguna jalan yang mungkin terdampak kemacetan akibat aksi akbar tersebut.
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Surabaya. Kami tetap akan berkoordinasi dengan aparat keamanan agar aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas warga,” ujar Heru.
Dengan aksi besar ini, MAKI Jatim berharap Hakordia 2025 menjadi titik balik perlawanan terhadap praktik korupsi modern yang semakin kompleks dan sulit dilacak. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan transparansi pemerintahan.(Yud)
