Cacatanpublik.com — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan data dan dokumen teknis.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau Heru MAKI, mengatakan pengawasan program yang menggunakan anggaran APBN Kementerian Pertanian tersebut perlu dilakukan secara objektif. Ia meminta pihak yang melakukan kontrol sosial tidak hanya mengandalkan asumsi ketika menilai pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Menurut Heru, program Oplah di Jember telah melalui sejumlah tahapan sebelum memasuki pelaksanaan pekerjaan. Kelompok penerima manfaat juga telah mengikuti proses verifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan program dengan kondisi di lapangan.
“MAKI Jatim secara kelembagaan memberikan perhatian terhadap program Oplah dan siap melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaannya di lapangan,” ujar Heru.
Ia menjelaskan, pengawasan perlu menggunakan sejumlah dokumen sebagai bahan pembanding. Dokumen tersebut antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BQ), gambar pekerjaan, serta spesifikasi teknis.
Heru menilai pemeriksaan dokumen tersebut penting agar pihak yang melakukan pengawasan dapat mencocokkan rencana pekerjaan dengan realisasi di lapangan. Pemeriksa juga perlu melihat langsung progres pekerjaan dan meminta keterangan dari kelompok tani penerima manfaat.
“Kalau turun ke lapangan, harus melihat proses pengerjaan secara langsung dan menanyakan kepada kelompok tani yang mengerjakan. Kalau ada dugaan pekerjaan tidak sesuai, tentu harus disertai data dan dasar teknis yang jelas,” katanya.
MAKI Jatim, lanjut Heru, juga melakukan koordinasi internal untuk mendapatkan informasi mengenai aspek teknis program Oplah. Tim penelitian dan pengembangan serta investigasi MAKI Jatim akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Heru juga menanggapi pemberitaan salah satu media yang menyoroti pelaksanaan Oplah di Jember. Ia meminta semua pihak melakukan verifikasi dan konfirmasi sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, media dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, fungsi tersebut perlu didukung data yang akurat agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Berita dan sorotan harus berbasis data yang benar, bukan hanya asumsi dan opini sepihak. Kita ingin pengawasan berjalan positif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Heru.
Selain melakukan pengawasan, MAKI Jatim menyatakan siap membuka ruang kerja sama dengan insan pers dan penggiat LSM untuk memantau pelaksanaan program Oplah. Heru berharap seluruh pihak dapat mengedepankan verifikasi lapangan dan pemeriksaan aspek teknis.
MAKI Jatim juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait tetap menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan sesuai kewenangannya. Dengan pengawasan berbasis data dan teknis, pelaksanaan program Oplah diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi kelompok tani penerima.(Yud)
