Cacatanpublik.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur mengajak insan media untuk berani menyampaikan kritik konstruktif demi mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan halal bihalal bersama Pokja Djoko Dolog yang digelar di Vila Sabar PTPN Prigen.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Ia meminta media tidak ragu mengkritisi kebijakan yang dinilai menyimpang,
selama tetap mengedepankan prinsip akurasi dan tanggung jawab jurnalistik.
“Media harus berani menyuarakan kebenaran. Kritik yang disampaikan secara objektif justru membantu pemerintah tetap berada di jalur yang benar,” ujar Heru.
Ia menilai, derasnya arus informasi saat ini menuntut media untuk lebih selektif dan disiplin dalam menyajikan berita.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan lagi kecepatan informasi, melainkan menjaga kejernihan dan kepercayaan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak,
“turut menyampaikan ucapan halal bihalal melalui pesan suara kepada peserta.
Ia mengapresiasi peran MAKI Jatim dan komunitas media yang terus mendorong transparansi dan akuntabilitas di ruang publik.
Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi antara MAKI Jatim dan Pokja Djoko Dolog dalam memperkuat sinergi membangun ekosistem media yang berintegritas.
Heru menekankan bahwa media tidak boleh terjebak pada sensasi semata,
melainkan harus mengedepankan verifikasi dan keberimbangan informasi.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan aset utama yang harus dijaga oleh media.
Tanpa kepercayaan, fungsi kontrol sosial tidak akan berjalan efektif.
Melalui kegiatan ini, MAKI Jatim berharap semangat keberanian dan independensi media terus tumbuh di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur.
Mereka ingin memastikan bahwa media tetap berdiri sebagai pilar demokrasi yang mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas.
Dari Pasuruan, pesan itu ditegaskan kembali: media bukan sekadar penyampai informasi,
“tetapi juga penjaga kebenaran yang memastikan pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.(Yud)
