SIDOARJO, Catatan Publik Com. Senin 9 November 2026, Konflik kepemilikan sebidang tanah dan bangunan gudang yang berada di wilayah perbatasan Desa Ketimang dan Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, memasuki babak baru. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo melakukan pengukuran langsung di lokasi gudang pada Senin 9 Nopember 2026 sebagai bagian dari proses administrasi pertanahan untuk memperjelas batas dan status bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
Pengukuran tersebut dilakukan secara menyeluruh dari berbagai sudut bangunan gudang, dengan disaksikan pihak-pihak terkait, di antaranya perwakilan Pemerintah Desa Ketimang, Pemerintah Desa Ploso, pihak Iwan Kurniawan selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilik gudang, serta pihak PT Epconindo. Dalam kegiatan tersebut, organisasi masyarakat Grib Jaya DPC Sidoarjo turut hadir mengawal pihak Iwan Kurniawan.
Langkah pengukuran oleh BPN ini menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh kejelasan mengenai letak, luas, serta batas fisik objek tanah. Data hasil pengukuran nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses penetapan bidang tanah dan pemenuhan persyaratan administrasi pertanahan, termasuk proses penerbitan atau pembuktian hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini menjadi perhatian karena lokasi bangunan gudang berada di kawasan yang bersinggungan dengan dua wilayah administrasi desa. Kondisi tersebut menuntut ketelitian dalam proses identifikasi batas bidang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Kehadiran unsur pemerintah desa dari kedua wilayah bersama para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mendukung transparansi proses pengukuran. Terlebih, kejelasan batas fisik dan data pertanahan merupakan aspek penting dalam memastikan kepastian hukum atas objek tanah tersebut.
Sementara itu, kehadiran Grib Jaya DPC Sidoarjo dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap kepentingan pihak Iwan Kurniawan. Organisasi tersebut diharapkan tetap mengedepankan langkah-langkah yang tertib, terukur, serta menghormati proses hukum dan administrasi pertanahan yang sedang berjalan.
Pengukuran BPN menjadi titik penting untuk membuka kejelasan atas persoalan kepemilikan gudang tersebut. Namun, hasil pengukuran bukan dengan sendirinya menjadi penetapan siapa pemilik sah objek tanah. Kepastian hak tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, riwayat tanah, data yuridis, serta prosedur pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kini, semua pihak menantikan hasil proses pengukuran dan tindak lanjut administrasi BPN Sidoarjo. Harapannya, persoalan yang telah menjadi perhatian tersebut dapat menemukan titik terang melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan berlandaskan kepastian hukum.(Red)
