Surabaya, Jawa Timur – Ketua Harian Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Jawa Timur menegaskan agar Badan Gizi Nasional (BGN) serius mengusut perilaku oknum SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang dinilai arogan dan merusak citra program nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
BGN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dengan tugas utama memastikan pemenuhan gizi nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengelola program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam menjalankan programnya, BGN juga membuka ruang kolaborasi melalui Portal Mitra BGN, agar masyarakat dapat turut mendukung gerakan gizi nasional.
Sementara itu, SPPI BGN adalah program khusus yang diinisiasi Presiden Prabowo melalui kerja sama Universitas Pertahanan (Unhan RI) dengan BGN. Program ini bertujuan mencetak sarjana tangguh untuk menjadi pemimpin di bidang pemenuhan gizi, sekaligus diproyeksikan sebagai Komponen Cadangan (Komcad) dengan target penempatan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Namun belakangan, muncul kontroversi akibat pernyataan Koordinator SPPI Kabupaten Tulungagung, Saudari Sebrina, yang dinilai sangat tidak etis. Sebrina mengatakan bahwa “Sekelas Kapolri, Menteri, bahkan Partai pun harus tunduk pada BGN, apalagi hanya mitra. Semua aturan ada di tangan BGN.”
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik keras. Ketua Harian LRPPN Jawa Timur menilai, sikap arogan seorang pegawai honorer SPPI sangat tidak pantas dan justru mencederai nilai demokrasi.
“BGN itu lembaga negara, dan dibiayai dari APBN, bukan dari nenek moyangnya Koordinator SPPI Tulungagung. Pernyataan seperti ini jelas menodai demokrasi Pancasila dan merusak semangat gotong-royong dalam program nasional. Kami minta BGN jangan melindungi mental-mental bocil yang justru merusak citra lembaga,” tegasnya.
Hal senada disampaikan salah satu pengurus Partai Gerindra yang menilai kasus ini sebagai bentuk kegagalan screening dalam rekrutmen SPPI.
“Anak-anak SPPI ini kan baru kemarin sore, tiba-tiba diangkat ASN, dapat posisi strategis, wajar kalau masih ada yang keblabasan. Tapi kalau mental bocil seperti ini dibiarkan, bisa jadi bumerang. Ingat, ini dunia politik, salah bicara sedikit bisa dipelintir lawan politik. MBG ini program luar biasa, tapi kalau dikelola dengan arogansi, justru akan merusak tatanan, bahkan di internal Gerindra sendiri,” ujarnya sambil menekankan pentingnya evaluasi tegas.
Gerindra juga menegaskan bahwa program MBG butuh percepatan, sinergi, dan kerjasama semua pihak, baik SPPI, mitra yayasan, maupun pemerintah daerah.
“Jangan ada yang merasa paling kuasa hanya karena status SPPI. Mereka itu abdi negara, bukan preman. Kalau mental bocil arogan ini dibiarkan, mitra akan mundur satu per satu. BGN tidak akan bisa jalan tanpa mitra. Jadi harus ada evaluasi serius, teguran keras, dan bila perlu pemberhentian bagi oknum yang arogan,” tandasnya.
Dengan demikian, LRPPN Jawa Timur menekankan bahwa keberhasilan MBG sebagai program strategis Prabowo–Gibran bergantung pada kolaborasi sehat, profesional, dan tanpa arogansi. Jika tidak, bocil-bocil SPPI yang tidak terkontrol justru akan menjadi bom waktu yang merugikan bangsa.(Red)
