SIDOARJO – Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, kian memanas. Persoalan yang awalnya dipicu pemasangan banner diduga tanpa izin hingga mengganggu akses jalan warga, kini berkembang menjadi polemik serius yang menyeret masyarakat ke ranah hukum dan memunculkan dugaan tekanan politik.
Melihat situasi tersebut, GRIB JAYA DPC Sidoarjo bersama jajaran menyatakan siap turun tangan untuk mendampingi dan membela masyarakat kecil yang dinilai lemah secara pemahaman hukum.
Pembina GRIB JAYA DPC Sidoarjo, H. Slamet Joko Unggoro, menegaskan bahwa kehadiran GRIB JAYA bukan untuk melakukan tindakan premanisme, melainkan murni memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.
“GRIB JAYA DPC Sidoarjo turun tangan bukan sebagai premanisme. Kami hadir benar-benar untuk membela masyarakat kecil yang tidak mengerti dan tidak paham urusan hukum. Kami akan terus mengawal dan mendampingi sampai persoalan ini benar-benar clear,” tegas H. Slamet Joko Unggoro.
Peristiwa bermula saat seorang warga merasa keberatan dengan pemasangan banner yang diduga dipasang tanpa izin dan dianggap mengganggu akses jalan lingkungan. Karena emosi sesaat, warga tersebut kemudian melakukan perusakan terhadap banner dimaksud.
Permasalahan sempat dimediasi di balai desa. Kedua belah pihak bahkan telah saling memaafkan dan membuat surat pernyataan damai sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan.
Namun, meski mediasi dan perdamaian telah dilakukan, kasus tersebut dikabarkan tetap berlanjut hingga ke proses hukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait komitmen penyelesaian secara damai dan semangat tabayun dalam menjaga kondusivitas Pilkades.
Tidak hanya itu, situasi semakin memanas setelah muncul dugaan adanya tekanan politik terhadap warga. Informasi yang berkembang menyebutkan adanya permintaan kepada sejumlah pihak untuk membuat pernyataan alih dukungan politik kepada calon tertentu. Bahkan, muncul dugaan adanya upaya penggiringan pengakuan bahwa aksi perusakan dan pembakaran dilakukan atas suruhan salah satu calon kepala desa.
Dugaan tersebut sontak memicu keresahan masyarakat Sidokepung. Warga berharap pesta demokrasi tingkat desa tidak berubah menjadi ajang intimidasi maupun perpecahan antarwarga.
Masyarakat juga menilai, seorang calon kepala desa seharusnya mampu menjadi pengayom bagi seluruh warga serta menenangkan pendukung dan tim suksesnya, bukan justru membiarkan situasi semakin memanas dan memicu konflik berkepanjangan.
Ironisnya, salah satu calon kepala desa yang menjadi sorotan dalam polemik ini disebut merupakan anak dari seorang anggota DPRD, sehingga perhatian publik terhadap jalannya Pilkades Sidokepung semakin besar.
Kini warga hanya berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana demi menjaga persatuan masyarakat desa.
Sebab pada hakikatnya, pesta demokrasi rakyat seharusnya menjadi sarana mempererat persaudaraan, bukan malah memecah belah sesama warga. (Red)
