Cacatanpublik.com – Dugaan manipulasi dokumen dan identitas dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Surabaya menjadi sorotan DPRD Jawa Timur. Kasus tersebut dinilai mencederai integritas dunia pendidikan dan merugikan peserta yang mengikuti seleksi secara jujur.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya dalam mengungkap dugaan praktik curang tersebut. Menurutnya, aparat kepolisian telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polrestabes Surabaya dalam mengungkap dugaan manipulasi dokumen UTBK ini. Pendidikan harus dijaga dari praktik curang yang merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Lilik, Sabtu (10/5/2026).
Legislator PKS dari daerah pemilihan Surabaya itu menilai praktik manipulasi identitas bukan pelanggaran biasa karena dapat merusak moral dan sistem pendidikan nasional.
Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan harus menjadi tempat lahirnya generasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.
“Kalau ada pihak yang sengaja memalsukan identitas demi meloloskan peserta, maka tindakan itu sangat merugikan peserta lain yang sudah berjuang secara fair,” katanya.
Lilik juga mengingatkan bahwa praktik curang dalam seleksi pendidikan dapat menghilangkan rasa keadilan bagi siswa yang telah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh.
Menurutnya, semua pihak harus menjadikan kasus tersebut sebagai momentum evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi dalam pelaksanaan UTBK.
Ia mendorong penyelenggara seleksi pendidikan meningkatkan pengamanan data dan pemeriksaan identitas peserta agar praktik manipulasi tidak kembali terulang.
“Kejujuran harus menjadi fondasi utama dalam dunia pendidikan. Jangan sampai peserta yang benar-benar berprestasi justru tersingkir karena praktik curang,” tegasnya.
Selain itu, Lilik berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik kecurangan tersebut apabila ditemukan adanya sindikat atau pihak yang terlibat dalam manipulasi dokumen.
Ia menilai penegakan hukum yang tegas penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga marwah pendidikan di Jawa Timur.
“Semua pihak harus bersama-sama menjaga sistem pendidikan tetap bersih, adil, dan berintegritas,” pungkasnya.(Yud)
