SURABAYA, – Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB SMA/SMK Negeri Tahun 2026 terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Sistem Pendidikan untuk Mengenal Lebih Dekat dengan PPDB SMA Negeri yang digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026 di Favehotel MEX Tunjungan Surabaya.
Kegiatan tersebut menghadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Demokrat, Dr. H. Rasiyo, bersama Agus Hariono dari Tim SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Acara dihadiri para orang tua siswa, tokoh masyarakat, insan pendidikan, hingga berbagai stakeholder pendidikan yang ingin memahami lebih detail mekanisme penerimaan siswa baru tahun 2026.
oplus_32
Dalam sambutannya, Dr. H. Rasiyo menegaskan bahwa masyarakat harus memahami sistem PPDB secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kepanikan saat proses pendaftaran berlangsung.
Menurutnya, pola penerimaan siswa baru saat ini tidak hanya berdasarkan faktor domisili, tetapi juga mempertimbangkan nilai rapor, jalur prestasi akademik dan non-akademik, afirmasi, mutasi, hingga kemungkinan penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA).
“Makanya kegiatan seperti ini penting dilakukan agar masyarakat memahami sistem PPDB dengan baik dan anak-anak tidak bingung dalam menentukan pilihan sekolah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa jalur domisili nantinya dibagi kembali dalam beberapa persentase penerimaan, seperti jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Karena itu, para orang tua diimbau aktif mencari informasi resmi agar dapat menentukan strategi terbaik bagi putra-putrinya.
Dr. Rasiyo juga mengingatkan masyarakat agar tidak memandang sekolah swasta sebagai pilihan kelas dua. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh status sekolah negeri atau swasta, melainkan oleh semangat belajar, kerja keras, doa orang tua, dan karakter anak itu sendiri.
“Bukan berarti sekolah negeri pasti berhasil. Banyak juga yang biasa-biasa saja. Yang menentukan keberhasilan adalah anaknya sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut membagikan perjalanan hidupnya sebagai motivasi bagi peserta. Ia mengaku berasal dari sekolah STM swasta di Lamongan dan sempat bekerja sebelum melanjutkan pendidikan di IKIP Surabaya yang kini menjadi UNESA.
Berbekal kerja keras dan ketekunan, kariernya terus berkembang mulai dari guru, kepala sekolah SMP dan SMA, hingga dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
“Yang penting anak jangan sampai putus sekolah. Kalau belum diterima di negeri, masih ada sekolah swasta yang juga berkualitas dan bahkan mendapat dukungan bantuan dari pemerintah,” katanya.
Selain membahas pendidikan, Dr. Rasiyo juga membuka ruang aspirasi masyarakat terkait bantuan pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas sekolah, hingga fasilitas ibadah yang dapat diperjuangkan melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah.
Ia menyebut penyusunan anggaran tahun 2027 saat ini mulai dibahas sehingga berbagai usulan masyarakat perlu segera dipersiapkan dengan data yang valid dan sesuai ketentuan.
“Kalau ada kebutuhan masyarakat seperti bantuan pendidikan, perbaikan sekolah, tambahan ruang belajar, atau pembangunan fasilitas ibadah, silakan disampaikan. Nanti akan kami perjuangkan sesuai aturan dan kemampuan anggaran,” jelasnya.
oplus_0
Sementara itu, Agus Hariono dari Tim SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa persaingan masuk SMA dan SMK Negeri tahun 2026 diprediksi semakin ketat karena keterbatasan daya tampung dibanding jumlah lulusan SMP sederajat.
Di awal pemaparannya, Agus Hariono menyampaikan rasa hormat kepada Dr. H. Rasiyo yang disebutnya sebagai sosok guru sekaligus inspirasi dalam perjalanan kariernya di dunia pendidikan.
“Beliau ini guru saya sekaligus inspirasi bagi saya. Kita bangga karena beliau memiliki latar belakang guru dan mampu menjadi sosok penting di pemerintahan serta pendidikan,” ungkapnya.
Agus Hariono menjelaskan bahwa jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Timur tahun 2026 mencapai sekitar 618 ribu siswa. Sementara daya tampung SMA Negeri hanya sekitar 121 ribu siswa atau sekitar 19 persen, sedangkan SMK Negeri sekitar 123 ribu siswa atau hampir 20 persen.
Dengan kondisi tersebut, total daya tampung sekolah negeri hanya mampu menampung kurang dari separuh jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Timur.
“Artinya masih ada sekitar 60 persen lulusan yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ini menjadi peluang sekaligus peran penting sekolah swasta dalam dunia pendidikan,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat memahami jalur penerimaan secara detail agar dapat menentukan langkah strategis dalam proses pendaftaran.
Agus Hariono juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tengah menyiapkan langkah fasilitasi bagi calon murid yang tidak lolos sekolah negeri melalui kerja sama dengan sekolah swasta yang menyediakan bantuan pendidikan atau beasiswa bagi keluarga kurang mampu, khususnya kategori desil 1 hingga desil 5.
Selain itu, terdapat perubahan mekanisme penerimaan tahun 2026, di mana jalur domisili kini ditempatkan pada tahap pertama seleksi. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan prioritas kepada masyarakat di sekitar sekolah agar memiliki kesempatan lebih besar diterima di sekolah terdekat.
Agus juga mengingatkan para orang tua agar benar-benar memanfaatkan seluruh jalur penerimaan yang tersedia, terutama jalur domisili yang kini menjadi prioritas utama dalam tahapan awal seleksi.
“Saya berharap semua jalur dimanfaatkan dengan baik, terutama jalur domisili. Jangan sampai disia-siakan karena itu menjadi kesempatan utama bagi warga sekitar sekolah untuk bisa diterima,” tegasnya.
Menurutnya, sistem zonasi maupun domisili juga secara perlahan berhasil mengurangi stigma sekolah favorit karena kualitas pendidikan antar sekolah negeri kini semakin merata.
“Sekolah yang berada di pinggiran sekarang juga mampu bersaing. Banyak siswanya diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi maupun nilai rapor. Jadi jangan lagi memandang sekolah hanya dari label favorit atau tidak,” pungkasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami mekanisme SPMB/PPDB Tahun 2026, termasuk jalur penerimaan, peluang pendidikan di sekolah swasta, hingga program bantuan pemerintah demi memastikan seluruh anak di Jawa Timur tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan berkelanjutan. (Red)
