cacatanpublik.com– Berbagai kalangan pelaku usaha jasa konstruksi mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur untuk terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi pemerintah.
Dorongan tersebut mengemuka setelah pelaksanaan Expo Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi 2026 yang berlangsung di Grand City Surabaya.
Forum tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha, asosiasi konstruksi, dan pemangku kepentingan untuk membahas berbagai tantangan serta peluang dalam pengembangan sektor konstruksi di Jawa Timur.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, menilai bahwa sektor konstruksi membutuhkan sistem pengadaan yang mampu memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, persaingan yang sehat akan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.
“Pemerataan kesempatan bagi pelaku usaha konstruksi harus menjadi perhatian bersama. Dengan sistem yang terbuka dan transparan, seluruh perusahaan memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” ujar Heru.
Ia menjelaskan bahwa berbagai asosiasi jasa konstruksi di Jawa Timur selama ini berharap adanya mekanisme pengadaan yang mampu mengakomodasi lebih banyak pelaku usaha, khususnya perusahaan lokal yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan proyek pemerintah.
Selain itu, Heru menegaskan bahwa prinsip persaingan sehat tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemerintah melalui peningkatan kualitas pekerjaan, efisiensi anggaran, dan inovasi dalam pelaksanaan proyek.
MAKI Jawa Timur juga mengaku menerima sejumlah aspirasi dari pelaku usaha konstruksi yang menginginkan proses pemilihan penyedia jasa berjalan secara objektif dan profesional. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari kajian yang sedang dilakukan untuk melihat efektivitas berbagai mekanisme pengadaan yang diterapkan saat ini.
Dalam kesempatan yang sama, para pelaku usaha konstruksi berharap Dinas PUPR Jawa Timur dapat memanfaatkan Forum Jasa Konstruksi sebagai sarana membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan. Dialog yang konstruktif dinilai penting untuk menciptakan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia konstruksi.
Mereka juga berharap kebijakan pengadaan yang diterapkan dapat selaras dengan semangat pemerataan yang diamanatkan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Pengamat sektor konstruksi menilai bahwa persaingan yang sehat merupakan fondasi penting dalam menciptakan industri konstruksi yang kuat dan berdaya saing. Semakin terbuka akses terhadap proyek-proyek pemerintah, semakin besar pula peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen usaha.
Ke depan, Dinas PUPR Jawa Timur diharapkan terus memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di seluruh wilayah Jawa Timur.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha, sektor konstruksi Jawa Timur diharapkan mampu tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah(yud).
