SURABAYA — Upaya mengatasi krisis hunian terjangkau di Kota Surabaya terus menjadi perhatian serius DPRD setempat. Salah satu gagasan yang kini mulai dilirik adalah skema pembangunan rumah susun (rusun) yang sekaligus mengintegrasikan fungsi pasar tradisional di dalamnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyampaikan usulan tersebut usai memimpin rapat Panitia Khusus (Pansus) Hunian Layak di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/7/2025). Menurutnya, Surabaya perlu mencontoh keberhasilan proyek Pasar Rumput di Jakarta yang telah menggabungkan aktivitas ekonomi dan pemukiman dalam satu kawasan vertikal.
“Konsep Pasar Rumput ini bisa menjadi inspirasi bagi Surabaya. Di sana, tiga lantai pertama digunakan untuk pasar, sementara lantai atasnya difungsikan sebagai hunian sebanyak hampir dua ribu unit. Ini solusi yang bisa menjawab dua persoalan sekaligus: revitalisasi pasar dan kebutuhan rumah rakyat,” ujar Yona Bagus, yang akrab disapa Cak YeBe.
Saat ini, antrean masyarakat Surabaya untuk mendapatkan rusunawa terus memanjang. Berdasarkan data per Maret 2025, terdapat 14.000 pendaftar yang menunggu giliran, sementara jumlah unit rusunawa yang tersedia hanya 5.233 unit.
Melihat kondisi itu, DPRD menilai pemanfaatan lahan secara vertikal menjadi pilihan paling realistis di kota besar seperti Surabaya. Beberapa pasar yang dinilai potensial untuk direvitalisasi menjadi kawasan terpadu adalah Pasar Keputran, Pasar Tambakrejo, dan Pasar Wonokromo.
“Kita harus berpikir efisien dengan ruang yang ada. Kalau pasar dibangun menjadi bagian bawah dari rusun, penghuni otomatis akan menjadi pelanggan tetap. Ini menghidupkan ekosistem ekonomi lokal,” jelasnya.
Menurut Cak YeBe, skema tersebut sudah pernah diterapkan secara terbatas di Tambakrejo, melalui pembangunan Kaza Mall dan hotel di atas lahan eks pasar. Namun, ia menilai perlu ada pengembangan yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat kecil.
“Kalau di Tambakrejo itu orientasinya ke pusat perbelanjaan modern dan hotel. Nah, kita ingin memperbanyak konsep seperti Pasar Rumput, yang lebih merakyat dan menyentuh langsung kebutuhan warga akan hunian dan ekonomi harian,” terangnya.
Selain menyampaikan gagasan tersebut, Yona juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menyebutkan, Panitia Khusus Hunian Layak telah mengundang asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, dan YKP untuk membahas skema pembangunan hunian terpadu ini.
“Kita butuh keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengembang lokal harus kita ajak bicara agar ikut serta dalam program ini,” tambahnya.
Tak hanya soal teknis pembangunan, Cak YeBe juga mengingatkan pentingnya publikasi dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui program ini secara luas. Ia mendorong media massa untuk ikut terlibat dalam penyebaran informasi tentang pemanfaatan aset daerah bagi kebutuhan publik.
“Program seperti ini harus dikomunikasikan dengan baik agar masyarakat tahu dan mendukung. Jangan sampai programnya sudah bagus tapi kurang terdengar,” pungkasnya.(Tio)
