cacatanpublik.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur bertemu dengan Bupati Jember Muhammad Fawait pada Minggu (9/8/2026) untuk membahas rencana pembiayaan daerah lebih dari Rp785 miliar. Pertemuan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Jember dan menjadi dasar MAKI Jatim membatalkan rencana aksi demonstrasi yang sebelumnya dijadwalkan pada Senin (10/8/2026).
Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo mengatakan, pihaknya menerima penjelasan langsung dari Bupati Jember mengenai alasan pemerintah daerah merencanakan pembiayaan tersebut. Pemkab Jember menyiapkan skema pembiayaan untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan pada tahun anggaran 2027.
Menurut Heru, Bupati Jember menjelaskan bahwa kemampuan fiskal APBD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2027 belum mampu memenuhi seluruh target pembangunan yang pemerintah daerah tetapkan.
Pemerintah daerah kemudian mempertimbangkan pengajuan pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), badan usaha yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pemkab Jember mengarahkan rencana pembiayaan tersebut untuk mendukung sejumlah program pembangunan prioritas.
Heru menyebut Pemkab Jember memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan desa, penerangan jalan umum (PJU), serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam program pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan penanganan sekitar 16 ribu titik jalan desa. Pemkab Jember juga merencanakan pemasangan lampu penerangan jalan desa di sekitar 15 ribu titik.
Sementara pada sektor kesehatan, RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung membutuhkan tambahan ruang rawat inap. MAKI Jatim menerima penjelasan bahwa tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di kedua rumah sakit tersebut telah mencapai 100 persen.
Heru mengatakan kebutuhan pembangunan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mempertimbangkan pembiayaan melalui pihak ketiga. Menurutnya, masyarakat tetap perlu mengetahui secara jelas penggunaan dana apabila rencana pembiayaan tersebut terealisasi.
“Ketika pemimpin daerah bersikeras mengupayakan anggaran dari pihak ketiga untuk semata-mata mengutamakan kepentingan masyarakat Jember, terutama dalam hal pencapaian target pembangunan bidang kesehatan dan bidang infrastruktur serta PJU desa, tentunya kita yang menjadi bagian dari masyarakat sudah seharusnya memberikan dukungan dan support maksimal,” ujar Heru MAKI.
Selain membahas kebutuhan pembangunan, pertemuan tersebut juga membahas kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pembiayaan. Bupati Jember menyampaikan strategi pengembalian pinjaman tanpa mengurangi kemampuan fiskal APBD Kabupaten Jember.
Pemkab Jember juga menyampaikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator yang mendukung rencana pembiayaan. Berdasarkan penjelasan yang diterima MAKI Jatim, PAD Jember pada 2025 mengalami peningkatan sebesar 124 persen.
MAKI Jatim menilai penjelasan tersebut memberikan gambaran lebih lengkap mengenai latar belakang rencana pembiayaan. Karena itu, organisasi tersebut membatalkan aksi demonstrasi yang sebelumnya telah disiapkan.
Meski membatalkan aksi, Heru menegaskan MAKI Jatim tidak akan melepas fungsi pengawasan. Pihaknya justru akan mengawal penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan jika rencana pembiayaan tersebut berjalan.
Heru meminta Pemkab Jember menjaga transparansi dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan. Pemerintah daerah harus membuka informasi mengenai program, lokasi, nilai anggaran, pelaksana, hingga hasil pembangunan kepada masyarakat.
MAKI Jatim juga mengajak masyarakat Jember ikut mengawasi realisasi pembangunan pada tahun anggaran 2027. Pengawasan bersama dinilai penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya pertemuan tersebut, MAKI Jatim memilih mengubah pendekatan dari aksi demonstrasi menjadi pengawalan kebijakan. Organisasi tersebut akan memantau rencana pembangunan dan penggunaan anggaran untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan program secara transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Pemkab Jember. Dukungan terhadap pembangunan harus berjalan beriringan dengan pengawasan agar rencana pembiayaan lebih dari Rp785 miliar tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.(Yud)
