Cacatanpublik.com – DPRD Jawa Timur menyoroti arah penyaluran kredit Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida), yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyatakan hal ini saat menanggapi agenda tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi terkait Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Jamkrida dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (9/3/2026).
Menurut Lilik, selama ini Jamkrida lebih banyak menyalurkan penjaminan kredit multiguna dibandingkan kepada UMKM, padahal misi perusahaan jelas mendukung usaha kecil.
“Kalau tujuan utama adalah UMKM, maka penyaluran harus tepat sasaran. Jangan sampai lebih banyak untuk multiguna yang sifatnya konsumtif,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan tambahan modal sekitar Rp300 miliar untuk Jamkrida. FPKS menilai rencana ini perlu disertai kajian kelayakan yang transparan dan data perhitungan rinci. Hingga saat ini, DPRD belum menerima dokumen tersebut.
Lilik menekankan bahwa sektor UMKM terbukti disiplin dalam pembayaran kredit selama masa pandemi COVID-19 dan layak menjadi prioritas penjaminan.
Selain itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali urgensi tambahan modal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Jamkrida harus tunjukkan dulu bahwa kinerjanya berpihak pada masyarakat kecil sesuai visi dan misinya. Setelah itu, baru penyertaan modal bisa dipertimbangkan,” pungkas Lilik.(Yud)
