SIDOARJO – Persoalan hak waris saham di tubuh PT Rembaka, perusahaan yang dikenal sebagai produsen kosmetik merek La Tulipe, kini memasuki babak serius di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Prabowo Handojo, yang mengaku sebagai anak kandung satu-satunya dari almarhum Prof. Indro Handojo, salah satu pendiri sekaligus pemilik saham mayoritas perusahaan, menggugat manajemen PT Rembaka beserta sejumlah pihak terkait.
Perkara ini bukan sekadar sengketa saham keluarga. Di balik gugatan tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa hak waris yang menurut penggugat telah dituangkan dalam akta notaril sejak 2011 justru dipersoalkan dan tidak memperoleh pengakuan sebagaimana yang diharapkan selama bertahun-tahun?
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor 202/Pdt.G/2026/PN SDA itu didaftarkan pada 18 Mei 2026. Melalui kuasa hukumnya, KRA Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., bersama tim Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Prabowo berupaya memperoleh kepastian hukum atas hak waris saham sekaligus kedudukannya dalam perseroan.
15 TAHUN TANPA KEJELASAN, HAK WARIS DI MANA?
Berdasarkan uraian gugatan, PT Rembaka didirikan pada era 1980-an oleh dua keluarga dengan komposisi kepemilikan saham awal masing-masing sebesar 50 persen.
Persoalan mulai dipertanyakan setelah Prof. Indro Handojo meninggal dunia pada 4 Januari 2011.
Pasca meninggalnya almarhum, disebut telah dibuat akta notaril mengenai pembagian harta bersama dan hak waris di hadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., di Sidoarjo.
Dalam akta tersebut, Prabowo disebut memperoleh bagian sebesar seperempat dari harta bersama melalui pembagian dengan ibunya, Wiwiek Hidajati.
Namun, menurut dalil penggugat, keberadaan dokumen tersebut tidak serta-merta diikuti dengan pengakuan dan pelibatan dirinya dalam kebijakan perusahaan.
Rentang waktu 2011 hingga 2026 menjadi periode yang kini dipersoalkan. Penggugat mendalilkan bahwa selama kurang lebih 15 tahun terdapat perubahan anggaran dasar, komposisi kepemilikan saham, serta susunan pengurus perusahaan yang berlangsung tanpa pelibatan dirinya.
Bahkan, sekitar 10 kali perubahan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disebut menjadi bagian dari materi yang dipersoalkan dalam gugatan.
Jika dalil tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas administrasi perusahaan. Publik patut mengetahui bagaimana riwayat perubahan kepemilikan saham dilakukan, siapa yang mengambil keputusan, dokumen apa yang dijadikan dasar, dan bagaimana kedudukan hak ahli waris dipertimbangkan dalam setiap proses tersebut.
SOMASI BERULANG, MENGAPA JALAN PENYELESAIAN TAK KUNJUNG TERBUKA?
Langkah hukum yang ditempuh Prabowo disebut bukan tindakan yang muncul secara tiba-tiba.
Pihak penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan telah berupaya membangun komunikasi dan menyelesaikan persoalan secara persuasif. Somasi juga disebut telah dilayangkan beberapa kali kepada pihak-pihak terkait.
Akan tetapi, menurut keterangan kuasa hukum, upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Di sinilah muncul pertanyaan penting: apakah somasi tersebut telah dijawab secara substansial? Apakah pihak perusahaan pernah memberikan penjelasan tertulis mengenai status hak waris, daftar pemegang saham, perubahan komposisi saham, maupun alasan tidak dilibatkannya Prabowo dalam RUPS?
Somasi bukan sekadar surat teguran. Dalam sengketa perdata, somasi dapat menjadi sarana menyampaikan keberatan, menuntut pemenuhan kewajiban, sekaligus mendokumentasikan upaya penyelesaian sebelum menempuh proses hukum.
Karena itu, substansi somasi, tanggal pengiriman, pihak penerima, bukti penerimaan, serta jawaban yang diberikan perlu dibuka dan diuji agar publik memperoleh gambaran utuh.
Apabila benar terdapat pemberitahuan dan tuntutan yang berulang tanpa penyelesaian yang memadai, mengapa persoalan hak waris ini harus menunggu sampai bergulir menjadi perkara di pengadilan?
TIDAK PERNAH DILIBATKAN RUPS, TETAPI KEDUDUKAN HUKUMNYA DIPERTANYAKAN
Salah satu pokok persoalan yang paling krusial adalah tidak dilibatkannya Prabowo dalam RUPS sejak 2011 hingga 2026, sebagaimana didalilkan pihak penggugat.
Padahal, RUPS merupakan forum penting dalam menentukan kebijakan strategis perseroan. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai laporan tahunan, penggunaan laba, perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, serta berbagai keputusan korporasi lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Penggugat mempertanyakan mengapa dirinya tidak pernah memperoleh ruang untuk mengetahui, mempertanyakan, maupun memperjuangkan kepentingan atas saham yang diklaim berasal dari peninggalan ayahnya.
Hal yang lebih menarik perhatian adalah keterangan pihak penggugat mengenai aktivitas Prabowo di lingkungan perusahaan.
Menurut pihak penggugat, aktivitas dan kedudukan Prabowo selama ini justru dinilai atau diperlakukan layaknya seorang karyawan biasa, dengan kewajiban sebagaimana pekerja pada umumnya. Sementara itu, klaim mengenai hak waris dan kedudukan yang diperjuangkannya sebagai penerus kepentingan pendiri perusahaan disebut tidak memperoleh pengakuan yang diharapkan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana perusahaan memandang kedudukan Prabowo selama ini.
Apakah ia ditempatkan semata-mata sebagai pekerja yang harus menjalankan kewajiban operasional, sementara persoalan hak waris sahamnya tidak memperoleh kejelasan? Ataukah terdapat hubungan hukum lain yang mendasari kedudukannya di perusahaan?
Persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, hubungan kerja dan kepemilikan saham merupakan dua hubungan hukum yang berbeda. Seseorang dapat memiliki hubungan kerja dengan perseroan sekaligus mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham, sepanjang status dan haknya memenuhi ketentuan hukum.
Dengan demikian, status sebagai karyawan tidak dengan sendirinya menghapus hak kepemilikan saham yang sah. Sebaliknya, klaim sebagai ahli waris juga perlu dibuktikan dan ditelusuri melalui dokumen pewarisan serta pencatatan kepemilikan saham.
UU PERSEROAN TERBATAS MENJADI SALAH SATU TITIK UJI
Persoalan ini juga perlu dilihat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 50 mengatur kewajiban perseroan menyelenggarakan daftar pemegang saham serta mencatat setiap perubahan kepemilikan saham.
Sementara Pasal 52 ayat (1) mengatur hak pemegang saham, termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima dividen, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.
Namun, Pasal 52 ayat (2) juga menegaskan bahwa hak tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
Ketentuan inilah yang membuat perkara PT Rembaka perlu diperiksa secara menyeluruh: bagaimana status saham peninggalan almarhum, bagaimana proses peralihannya kepada ahli waris, apakah telah dilakukan pencatatan, dan apa dasar hukum perubahan daftar pemegang saham setelah 2011?
Jangan sampai persoalan mendasar mengenai dokumen pewarisan, pencatatan saham, dan kewenangan RUPS justru tertutup oleh perubahan administrasi perusahaan yang belum teruji keabsahannya.
NOTARIS DAN AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN IKUT MENJADI SOROTAN
Nama Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., turut menjadi perhatian karena menurut materi gugatan, yang bersangkutan disebut membuat akta pembagian harta bersama sekaligus menangani sejumlah perubahan anggaran dasar PT Rembaka dalam periode 2011–2026.
Keterkaitan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kronologi dokumen, dasar pembuatan akta, kelengkapan persyaratan, serta proses yang mendasari perubahan-perubahan perseroan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan notaris sebagai pihak dalam perkara tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran jabatan atau kesalahan hukum.
Seluruh proses dan tanggung jawab masing-masing pihak harus diperiksa berdasarkan dokumen, kewenangan, serta ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.
APA YANG SEBENARNYA DIMINTA PRABOWO?
Melalui gugatan tersebut, Prabowo meminta majelis hakim PN Sidoarjo memberikan kepastian hukum atas haknya terhadap saham yang diklaim berasal dari harta bersama dan peninggalan almarhum Prof. Indro Handojo.
Penggugat juga memperjuangkan pengakuan kedudukannya dalam struktur perseroan, baik dalam jajaran direksi maupun komisaris sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, penggugat meminta dilaksanakannya RUPS Luar Biasa paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Penggugat juga mempersoalkan perubahan anggaran dasar sejak 2011 hingga 2026 dan meminta agar perubahan yang terbukti bertentangan dengan hukum dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sesuai pertimbangan majelis hakim.
Tidak berhenti di situ, penggugat meminta keterbukaan dokumen perusahaan, mulai dari akta pendirian, seluruh perubahan anggaran dasar, daftar pemegang saham, laporan keuangan, laporan perpajakan, hingga notulen RUPS sejak 2011.
Dokumen-dokumen tersebut menjadi penting untuk membongkar secara terang perjalanan kepemilikan saham dan pengambilan keputusan perusahaan selama kurang lebih 15 tahun terakhir.
PEKERJA JUGA DISEBUT, TETAPI JANGAN SAMPAI POKOK PERKARA TERALIH
Dalam perkembangan perkara, pihak penggugat turut menyinggung persoalan sejumlah pekerja yang disebut telah bekerja dalam waktu lama, tetapi kemudian dikeluarkan dari perusahaan dan diduga belum menerima pesangon sebagaimana mestinya.
Persoalan ketenagakerjaan tersebut perlu memperoleh klarifikasi tersendiri dari pihak perusahaan dan para pekerja yang bersangkutan.
Meskipun demikian, pokok gugatan yang saat ini diperiksa tetap berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam persoalan hak waris saham dan tata kelola perseroan.
Jangan sampai persoalan hak pekerja maupun hak ahli waris berhenti pada perdebatan sepihak. Masing-masing harus diuji melalui dokumen dan mekanisme hukum yang tepat.
PERTANYAAN PUBLIK: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEJELASAN HAK SEJAK 2011?
Perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka oleh manajemen PT Rembaka dan pihak-pihak terkait:
1. Apakah benar akta pembagian harta bersama dan hak waris telah dibuat sejak 2011? Bagaimana tindak lanjutnya dalam administrasi kepemilikan saham perusahaan?
2. Mengapa Prabowo mengaku tidak pernah dilibatkan dalam RUPS selama bertahun-tahun?
3. Apa dasar hukum perubahan anggaran dasar dan komposisi kepemilikan saham yang dipersoalkan penggugat?
4. Apakah somasi yang dilayangkan telah diterima dan dijawab secara tertulis? Jika sudah, apa substansi jawabannya?
5. Bagaimana perusahaan menjelaskan kedudukan Prabowo yang menurut penggugat diperlakukan layaknya karyawan biasa, sementara klaim hak waris sahamnya belum memperoleh kepastian?
6. Apakah seluruh dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, dan notulen RUPS sejak 2011 dapat dibuka untuk diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku?
Pertanyaan tersebut bukan vonis terhadap siapa pun. Namun, ketika sengketa kepemilikan saham perusahaan keluarga telah berlangsung di pengadilan, transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan mendasar.
MEDIABUSERNASIONAL.COM: HAK WARIS BUKAN SEKADAR KLAIM, KEPASTIAN HUKUM HARUS DIJAWAB!
Bagi Prabowo, gugatan ini merupakan perjuangan memperoleh pengakuan atas hak yang menurutnya telah memiliki dasar dokumen sejak 2011.
Sementara bagi publik, perkara ini menjadi ujian terhadap transparansi pengelolaan perusahaan keluarga, kepatuhan terhadap hukum perseroan, serta penghormatan terhadap hak-hak pihak yang mengklaim memiliki kepentingan hukum.
Apabila seluruh dalil penggugat terbukti, maka rangkaian perubahan kepemilikan dan keputusan perusahaan yang dipersoalkan harus dinilai berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Namun, apabila terdapat dokumen atau dasar hukum yang membantah klaim tersebut, pihak perusahaan juga berhak menyampaikannya di hadapan pengadilan.
Satu hal yang tidak boleh diabaikan: hak seseorang tidak boleh dianggap selesai hanya karena bertahun-tahun tidak memperoleh ruang untuk memperjuangkannya. Sebaliknya, klaim hak waris juga harus dibuktikan melalui prosedur hukum yang benar.
Kini, pembuktian berada di hadapan majelis hakim PN Sidoarjo. Publik menunggu bukan sekadar siapa yang menang atau kalah, melainkan apakah seluruh riwayat kepemilikan saham, proses RUPS, akta notaril, somasi, dan perubahan struktur perusahaan sejak 2011 benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan materi gugatan dan keterangan pihak penggugat. Redaksi Mediabusernasional.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Rembaka, jajaran direksi, para pemegang saham, notaris yang disebut dalam perkara, serta seluruh pihak terkait. Seluruh dalil masih harus dibuktikan dalam persidangan dan tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah berkekuatan tetap.(Red)






