Warga Kepulauan Sumenep Mengeluh, PWRI Jatim Soroti Ketimpangan Infrastruktur

Cacatanpublik.com – Masyarakat di kepulauan Kabupaten Sumenep yang meliputi Raas, Sapudi, Masalembu, Sapeken, dan Kangean menyuarakan keluhan

mereka terkait buruknya kondisi infrastruktur jalan dan minimnya penerangan listrik.

Ketua DPD PWRI Jawa Timur, Moh Ridwan Sutarjo, menyoroti ketimpangan pembangunan yang dinilai merugikan warga kepulauan.

Ridwan menjelaskan, kondisi jalan di wilayah tersebut semakin parah terutama saat musim hujan.

Banyak jalan berlubang berubah menjadi kubangan lumpur sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan akses anak-anak menuju sekolah.

“Jeritan siswa-siswi dan guru semakin terdengar. Mereka adalah generasi penerus bangsa,

Namun sampai kini harus melewati jalan rusak untuk belajar,” ujar Ridwan, Sabtu (14/3/2026).

Ia menambahkan, perhatian pemerintah provinsi Jawa Timur masih terpusat pada wilayah perkotaan di daratan.

Sementara kepulauan sering kali terabaikan. Ridwan menilai kebijakan pembangunan seolah meminggirkan masyarakat kepulauan, baik dalam hal infrastruktur maupun bantuan sosial.

 

“Warga daratan mendapat pasar murah dan bansos, sementara kepulauan hanya menjadi penonton. Infrastruktur jalan dan listrik di kepulauan masih jauh dari harapan,” tegasnya.

 

Berdasarkan hasil investigasi PWRI, kelima wilayah kepulauan tersebut tidak pernah menerima bantuan keuangan (BK) dari pemerintah provinsi sejak tahun anggaran 2012

 

untuk pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan listrik.

Ridwan menilai hal ini merupakan bentuk marginalisasi struktural terhadap warga kepulauan.

 

Ia mendesak pemerintah provinsi untuk segera menyeimbangkan pembangunan agar masyarakat kepulauan dapat menikmati fasilitas yang layak.

Ridwan menegaskan bahwa wilayah kepulauan merupakan bagian integral dari Provinsi Jawa Timur dan berhak mendapatkan perhatian yang setara.

 

“Warga kepulauan harus memperoleh akses yang sama dengan warga daratan. Infrastruktur jalan dan listrik harus segera diperbaiki agar mereka tidak terus tertinggal,” pungkas Ridwan.

 

Kondisi ini memicu harapan masyarakat agar pemerintah provinsi lebih serius dalam memperhatikan pembangunan di kepulauan Sumenep, sehingga ketimpangan infrastruktur dapat segera teratasi.(Yud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *