Cacatanpublik.com,// Orkestrasi kebijakan vokasi dinilai menjadi kunci strategis dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Timur di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM, menegaskan perlunya sinergi lintas sektor agar sistem pelatihan kerja di Jatim berjalan terarah dan terintegrasi.
Menurut Puguh, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur menunjukkan tren yang relatif terkendali, jumlah pengangguran secara absolut masih cukup besar.
Berdasarkan data BPS, TPT Jawa Timur pada Februari 2025 tercatat 3,61 persen dan pada Agustus 2025 sebesar 3,88 persen.
Namun secara jumlah, masih terdapat sekitar 894,5 ribu orang yang belum terserap dari total angkatan kerja sekitar 24,76 juta orang.
“Persoalannya bukan sekadar angka persentase, tetapi bagaimana kita memastikan tenaga kerja Jawa Timur benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri,” ujar Puguh.
Ia menjelaskan, tantangan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks.
Mayoritas pencari kerja berasal dari generasi muda seperti Gen Z dan Milenial yang adaptif terhadap teknologi digital dan cenderung menginginkan sistem kerja fleksibel.
Di sisi lain, dunia usaha dan industri menuntut standar kompetensi tinggi, efisiensi, serta produktivitas berbasis teknologi.
Jika tidak dijembatani dengan kebijakan yang tepat, ketidaksesuaian antara karakter generasi muda dan kebutuhan industri berpotensi menimbulkan kesenjangan keterampilan (skill mismatch).
Puguh menilai Jawa Timur sebenarnya memiliki infrastruktur vokasi yang cukup kuat.
Saat ini terdapat dua Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) milik Kementerian Ketenagakerjaan, 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim,
“serta puluhan BLK komunitas yang dikelola berbagai pihak swasta dan lembaga masyarakat.
“Masalahnya bukan pada kurangnya fasilitas, tetapi pada koordinasi dan sinkronisasi program. Semua harus bergerak dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.
Ia mendorong integrasi kurikulum dan standar kompetensi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar selaras dengan kebutuhan riil industri.
Selain itu, pemetaan sektor unggulan seperti manufaktur, agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu dilakukan secara berbasis data agar pelatihan lebih tepat sasaran.
Tak hanya itu, Puguh juga menekankan pentingnya kolaborasi publik-swasta serta digitalisasi sistem pelatihan.
Pengembangan platform pelatihan daring dinilai mampu memperluas akses masyarakat, terutama generasi muda di daerah yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Vokasi Jawa Timur serta penyusunan roadmap kompetensi daerah berbasis kebutuhan industri.
“Jika orkestrasi vokasi berjalan optimal, Jawa Timur bukan hanya mampu menekan pengangguran,
Tetapi juga melahirkan tenaga kerja yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.(Yud)
