Surabaya —10 juli 2025 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembentukan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Gakkum LH) di wilayah Jatim. Dukungan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam melindungi hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.
Kepala DLH Jatim, Dr. Nurkholis, S.Sos., M.Si., M.Han., CIPA, CIHCM, menegaskan bahwa keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gakkum LH di Jawa Timur merupakan kebutuhan mendesak. Dalam situasi maraknya pencemaran industri, limbah B3 ilegal, dan konflik lahan, negara perlu hadir secara tegas melalui instrumen penegakan hukum yang kuat.
“Masalah lingkungan kita sudah terlalu kompleks untuk ditangani secara parsial. Kehadiran UPT Gakkum LH akan memperkuat respon pemerintah atas kejahatan lingkungan yang sering kali melintasi batas administratif dan melibatkan aktor-aktor yang tidak kecil,” ujar Dr. Nurkholis dalam pernyataan resminya, Kamis .
DLH Jatim, lanjut Nurkholis, siap menjadi mitra strategis bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menjalankan fungsi-fungsi UPT. Termasuk dukungan dalam bentuk koordinasi lintas daerah, penyediaan data pengawasan, hingga pelatihan dan edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“DLH punya kewenangan pembinaan dan pengawasan, tapi untuk menindak secara hukum, perlu tangan negara dalam bentuk UPT. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendirian saat lingkungan mereka dirusak,” tegasnya.
Rencana pembentukan Balai Gakkum LH di Jawa Timur menjadi bagian dari strategi nasional KLHK untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di lima kawasan strategis Indonesia. Salah satunya adalah Balai Jabalnusra, yang akan melayani wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Balai ini diharapkan menjadi ujung tombak penegakan hukum lingkungan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan. Selain itu, ia juga diharapkan mampu mempercepat respon pengaduan masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan.
“Ini adalah bentuk nyata hadirnya negara untuk rakyat dan lingkungan. Sesuai arahan Ibu Gubernur, kami di DLH Jatim akan mengawal dan mendukung penuh proses pembentukan balai ini,” kata Nurkholis.
DLH Jatim juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembentukan Balai Gakkum LH diharapkan segera mendapat persetujuan dan realisasi dari pemerintah pusat.(Yud)
