Banjarmasin, Catatanpublik.com –
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan, ikuti rapat internal dalam rangka Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Pemasyarakatan semester I tahun 2025, Kamis (15/5). Kegiatan dilaksanakan secara virtual dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, diikuti Kepala Kantor Wilayah, Mulyadi, bersama jajaran.
“Rapat Anev ini mengukur sejauh mana capaian kinerja pada paruh pertama tahun 2025 dan mendapatkan umpan balik dari pimpinan untuk strategi dan perbaikan ke depan. Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Selatan berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, untuk Pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Mulyadi.
Pada kegiatan, seluruh Kantor Wilayah diberi waktu menyampaikan paparan. Mulyadi paparkan rencana kerja prioritas tahun 2025, capaian dan hal-hal berkaitan dengan tugas dan fungsi, capaian program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, isu permasalahan dan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.
“Masukan dan arahan yang disampaikan pimpinan menjadi atensi kami untuk dilaksanakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menegaskan, meski saat ini terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai tingkat, mulai Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga Kantor Wilayah, jangan dijadikan alasan untuk menyerah. Justru, kondisi ini menuntut strategi dan siasat yang cerdas dari masing-masing pimpinan di wilayah.
“Contohnya dalam hal penjagaan, kita tahu ada titik-titik rawan atau kosong, maka Kepala UPT harus mampu membaca situasi dengan cermat dan segera melakukan koordinasi, baik dengan Kepala Kantor Wilayah, kepolisian setempat, maupun dengan aparat TNI,” tegasnya.
Mashudi kembali menyinggung relokasi UPT yang berada pusat kota dengan menjalin komunikasi dengan pimpinan daerah setempat, juga untuk mendukung program ketahanan pangan tanpa mengganggu tata kota. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran dengan baik, dan mengapresiasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan UPT maupun Kantor Wilayah.
Beliau juga menekankan perlunya membimbing warga binaan agar dapat mandiri secara ekonomi, sekaligus memperlakukan mereka dengan sikap humanis.
“Warga binaan bukan orang jahat, melainkan korban dari pergaulan dan perilaku. Oleh karena itu, layani mereka dengan baik dan santun. Tetap jaga kekompakan, dan sampaikan salam hormat dari saya kepada keluarga masing-masing,” pungkasnya, akhiri arahan.
(arb)
