Banjarmasin, Catatanpublik.com –
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan berkomitmen mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025. Komitmen tersebut diwujudkan dengan digelarnya rapat koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah, Mulyadi, dengan Pejabat Manajerial dan tim Reformasi Birokrasi dengan agenda pembahasan hasil verifikasi data dukung WBK/WBBM, Rabu (30/4).
“Saya minta tim verifikator tidak sekadar menjadi penilai di atas kertas, akan tetap tetapi juga turun langsung membina satuan kerja (satker). Kita ingin memastikan semua satker yang diusulkan benar-benar siap, bukan hanya secara dokumen,” tegas Mulyadi.
Pada kegiatan itu, Ketua Tim Verifikator menyampaikan laporan hasil verifikasi dan evaluasi kelayakan satker usulan kontestasi WBK dan usulan satker WBBM, khususnya bagi mereka yang telah memperoleh predikat WBK dan telah membangun area WBBM selama satu tahun.
“Satker yang diusulkan ke tahapan WBK dan WBBM harus mendapatkan pendampingan serius dari Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Selatan. Kita tidak boleh membiarkan mereka berjuang sendiri,” tegasnya.
Mengakhiri rapat, Kepala Kantor Wilayah menginstruksikan agar proses pendampingan difokuskan pada penguatan implementasi pada enam area perubahan, sekaligus memastikan satker benar-benar memahami esensi pembangunan Zona Integritas. (arb)
