Surabaya cacatan publik ,com 07 Januari 2025 – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyangga ekonomi daerah sekaligus penyedia lapangan kerja di tengah tantangan perlambatan sektor industri. Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Lilik menyampaikan, Komisi C DPRD Jatim secara konsisten mendorong penguatan BUMD agar dikelola secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperluas manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
“BUMD tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber dividen daerah. Lebih dari itu, BUMD harus hadir sebagai penyangga ekonomi dan membuka lapangan kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal,” ujar Lilik, Selasa .
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu menilai, di tengah perlambatan sektor manufaktur yang berdampak pada meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), BUMD memiliki peluang besar untuk menjadi alternatif penggerak ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMD diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain penciptaan lapangan kerja, Lilik juga menekankan pentingnya peran BUMD dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sinergi antara BUMD dan UMKM dinilai dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.
“Kami berharap BUMD bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM di sekitarnya. Jika UMKM tumbuh, maka ekonomi daerah juga akan bergerak lebih kuat,” jelasnya.
Lilik mengakui, optimalisasi peran BUMD membutuhkan komunikasi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun BUMN. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat daya saing BUMD.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, DPRD Jawa Timur saat ini juga tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk memastikan seluruh BUMD di Jawa Timur dikelola secara sehat, transparan, dan akuntabel.
“BUMD kita harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga ketahanan ekonomi Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Yud)
