Cacatanpublik.com – Jakarta
Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menyejajarkan perhatian dan kebijakan antara pembangunan olahraga dan pembangunan kepemudaan. Hal ini dinilai penting agar peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional dapat tergarap secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kemenpora yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, menyampaikan bahwa secara umum paparan Menteri Pemuda dan Olahraga telah memberikan gambaran besar program kementerian yang cukup komprehensif.
Namun demikian, ia menyoroti masih dominannya porsi pembangunan olahraga dibandingkan agenda kepemudaan.
“Proporsi antara olahraga dan pemuda masih sekitar 70 persen berbanding 30 persen.
Artinya, isu kepemudaan ini masih belum digarap secara mendalam dan perlu mendapat perhatian yang lebih seimbang,” ujar Reni.
Dalam kesempatan tersebut, Reni juga mengapresiasi dukungan Kemenpora terhadap pengembangan olahraga, termasuk olahraga disabilitas.
Ia menyebut dukungan terhadap Piala Menpora Sepak Bola Amputasi 2025 serta Kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola Amputasi Zona Asia sebagai langkah positif yang patut dilanjutkan.
“Kami dari Fraksi PKS mengapresiasi dukungan Kemenpora terhadap olahraga disabilitas.
Ke depan, kami berharap dukungan serupa juga diberikan untuk agenda Piala Menpora Sepak Bola Amputasi 2026,” tambahnya.
Meski demikian, Reni menegaskan bahwa pembangunan pemuda tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan kegiatan atau event semata.
Menurutnya, peningkatan kualitas pemuda harus diukur melalui output dan outcome yang jelas, termasuk kontribusinya terhadap Indeks Pembangunan Pemuda.
“Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sudah baik dan perlu dilanjutkan. Namun harus ada hasil yang terukur, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora, khususnya terkait budaya kerja aparatur sipil negara.
“Norma, kebiasaan kerja, integritas, dan profesionalitas aparatur menjadi faktor penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program-program kementerian,” jelas Reni.
Menutup pernyataannya, Komisi X DPR RI berharap Kemenpora mampu menyelaraskan seluruh program yang telah disusun dengan visi besar pembangunan pemuda dan olahraga nasional.
“Program 2026 sudah dirancang. Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan program tersebut agar pembangunan pemuda dan olahraga berjalan seimbang dan saling menguatkan,” pungkasnya (yud)
