Surabaya, 1 Juli 2025 — Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru MAKI, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur. Ia menilai Kominfo Jatim telah gagal dalam menjaga keamanan siber dan membiarkan marwah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercoreng akibat peretasan situs resmi milik lembaga tersebut.
“Keamanan siber bukan sekadar teknis, tapi soal kehormatan dan kredibilitas pemerintah. Situs resmi Kominfo Jatim bisa diretas dengan mudah, dan itu menunjukkan kelalaian serius,” tegas Heru MAKI dalam pernyataannya kepada media, Senin.
Kritik ini mencuat setelah situs resmi milik Kominfo Jatim diretas oleh pihak tidak dikenal, yang memunculkan tanda tanya besar terhadap sistem pengamanan digital di lingkungan Pemprov Jatim. Alih-alih memberikan penjelasan rinci mengenai celah keamanan yang berhasil dibobol, Kadis Kominfo Jatim, Sherlita, hanya menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi internal.
“Pernyataan Kadis Kominfo justru memperkuat asumsi publik bahwa tidak ada kesiapan dan sistem pengamanan yang kokoh. Tidak ada transparansi, tidak ada tanggung jawab yang tegas,” tegas Heru.
Menurutnya, insiden peretasan ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa teknis biasa. Ia menilai, sebagai gerbang utama informasi dan komunikasi pemerintah, Kominfo Jatim memiliki peran strategis dalam menjaga citra dan wibawa pemerintahan.
“Kominfo Jatim itu etalase. Ketika etalase rusak, publik akan menilai buruk semua yang ada di dalamnya,” ujar Heru.
Lebih lanjut, Heru juga menyoroti lemahnya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi isu-isu liar, termasuk kabar viral terkait pemanggilan Ibunda Gubernur Jawa Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dana hibah.
“Ketika isu sensitif muncul, tidak ada manajemen krisis komunikasi yang baik. Ini menunjukkan kegagalan menjaga marwah pemerintah secara menyeluruh,” tambahnya.
Tak hanya itu, Heru juga mengkritik penggunaan anggaran Kominfo Jatim yang dinilai tidak sebanding dengan output kinerja. Ia menilai kenaikan anggaran tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan maupun sistem keamanan informasi.
“Anggaran naik, tapi kinerja makin melempem. SOP tidak jelas, pengelolaan sistem digital kacau, dan komunikasi publik nyaris tak terarah,” tegas Heru.
Sebagai bentuk sikap tegas, Heru MAKI mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera mencopot Kepala Dinas Kominfo Jatim, serta melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan keamanan digital di lingkungan Pemprov.
“Kalau tidak ada pembenahan, jangan salahkan publik kalau makin tidak percaya pada pemerintah. Ini bukan soal personal, tapi soal integritas sistem,” pungkasnya.(Yud)
