Cacatanpublik.com – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Work From Home (WFH) untuk memastikan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik tetap optimal.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menanggapi pelaksanaan WFH yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Pemerintah pusat menetapkan WFH setiap Jumat, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan WFH pada hari Rabu.
Lilik menilai perbedaan ini wajar karena masing-masing level pemerintahan memiliki pertimbangan spesifik.
“Yang penting adalah kebijakan WFH harus dievaluasi secara berkala agar tetap efisien, produktif, dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting.
Evaluasi berkala akan membantu menyesuaikan jadwal WFH dengan kebutuhan ASN, efektivitas kerja,
serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Selain itu, Lilik menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas kepada ASN agar tidak terjadi kebingungan administratif.
Fraksi PKS juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa perbedaan hari WFH tidak mengurangi kualitas layanan publik dan tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi dan koordinasi menjadi kunci agar WFH tidak hanya efisien,
“tetapi juga mendukung produktivitas ASN dan pelayanan publik yang maksimal,” pungkas Lilik.(Yud)
