Sidoarjo 13/8/2025– Capaian digitalisasi transaksi di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) Sidoarjo naik dari 98,3 persen pada 2023 menjadi 99,3 persen pada 2024.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan capaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi layanan publik menuju sistem pembayaran non-tunai yang lebih cepat, aman, dan transparan.
“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua diarahkan ke sistem non-tunai. Ini untuk mempercepat pelayanan sekaligus menekan risiko kebocoran anggaran,” ujar Subandi dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) serta Sosialisasi Literasi Keuangan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu .
Ia mendorong penerapan QRIS di seluruh lini pemerintahan, termasuk desa dan puskesmas, agar masyarakat dapat bertransaksi lebih mudah tanpa harus ke bank. Subandi juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan anggaran demi menjaga akuntabilitas.
Sementara itu, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi, mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi harus diiringi literasi keuangan yang memadai.
“Digitalisasi tanpa literasi bisa menimbulkan kesenjangan. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha diperlukan agar masyarakat paham manfaat dan keamanan transaksi digital,” jelas Ridzky.
Dengan capaian ETPD 99,3 persen, Pemkab Sidoarjo menargetkan seluruh layanan publik dapat sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembayaran non-tunai, sehingga pembangunan dan perekonomian daerah semakin terdorong.(Yud)
